Luhut Temui Presiden Kongo, Bahas Aliansi Hutan Tropis dan Karbon

Kemenko Marves
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Demokratik (DRC) Kongo, Felix Tshisekedi , di Kongo pada 11-12 Juli 2023.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
13/7/2023, 12.34 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan,  melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Demokratik (DRC) Kongo, Felix Tshisekedi , di Kongo pada 11-12 Juli 2023. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama kedua negara, termasuk pembentukan aliansi hutan tropis dan karbon.

“Kami menyampaikan proposal Presiden Jokowi untuk mendirikan kerja sama trilateral dalam bentuk aliansi hutan tropis dan karbon, yang melibatkan Brasil, DRC, dan Indonesia," kata Luhut melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Katadata.co.id, Kamis (13/7).

Luhut mengatakan, rencana pembentukan aliansi ini bertujuan untuk menggabungkan upaya dalam melindungi hutan tropis dan memerangi perubahan iklim. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dari negara-negara yang terlibat.

Aliansi ini dijadwalkan akan ditandatangani pada tanggal 25 Agustus. Selain itu, Luhut juga menekankan beberapa area fokus utama bagi Indonesia, termasuk industrialisasi, digitalisasi, dekarbonisasi, interkoneksi, distribusi ekonomi, dan pendidikan.

“Indonesia dan DRC memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya senang dapat berbagi pengalaman dan strategi Indonesia dalam berbagai bidang dengan Presiden Felix," ujarnya.

Luhut berharap kerja sama antara kedua negara dapat saling menguntungkan dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di DRC dan negara-negara Afrika lainnya.

Sementara itu,  Felix juga menyampaikan keyakinannya terhadap Indonesia untuk membantu DRC dan negara-negara Afrika dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diskusi tersebut mencerminkan pemahaman bersama akan pentingnya menemukan solusi yang berkelanjutan yang seimbang antara kemajuan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial.

Felix juga dengan terbuka menerima tawaran Indonesia untuk melatih personel militer DRC. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kemampuan pemeliharaan perdamaian dan menjaga keamanan regional.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo telah berjanji mengirim satu batalyon untuk memperkuat pasukan pemeliharaan perdamaian di DRC. Hal ini menunjukkan dedikasi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

Potensi Ekonomi Karbon Indonesia

Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan hingga ribuan triliun dari nilai ekonomi karbon. Pendapatan ekonomi karbon diperoleh dari perdagangan karbon hutan tropis, mangrove, dan gambut.

Data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia dengan luas area 125,9 juta hektare yang dapat menyerap emisi karbon sebesar 25,18 miliar ton.

Sementara, luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,31 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektare atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia.

Indonesia juga memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area 7,5 juta hektare yang mampu menyerap emisi karbon mencapai sekitar 55 miliar ton.

Dari data tersebut, maka total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia kurang lebih sebesar 113,18 gigaton. Jika pemerintah Indonesia dapat menjual kredit karbon dengan harga US$ 5 di pasar karbon, maka potensi pendapatan Indonesia mencapai US$ 565,9 miliar.

Alhasil, potensi ekonomi karbon RI yang mencapai Rp 8.000 triliun itu apabila dirincikan yakni dari hutan tropis sebesar Rp 1.780 triliun, hutan mangrove Rp 2.333 triliun, dan lahan gambut Rp 3.888 triliun.