Delegasi Keluhkan Harga Akomodasi, Brasil Tolak Usulan Subsidi Hotel COP30

Pemerintah Brasil menolak usulan subsidi biaya hotel delegasi untuk pertemuan puncak iklim PBB COP30 pada November mendatang. Keputusan ini muncul setelah diskusi “tegang” dengan Sekretariat Iklim PBB, pada Jumat (22/8).

Sebelumnya, para negara delegasi khawatir dengan tingginya biaya akomodasi di Kota Belém, tuan rumah COP30 yang terletak di pesisir Amazon. 

Brasil berupaya menggandakan jumlah tempat tidur di hotel yang tersedia, hingga berkreasi dengan mengubah motel dan kapal feri untuk tempat singgah para delegasi.

Akan tetapi, pasokan masih kurang dari permintaan. Ini mendorong lonjakan harga kamar dan memunculkan seruan untuk memindahkan lokasi konferensi.  

Dalam pertemuan hari Jumat (22/8), pejabat yang terkait dengan kepresidenan Brasil mengatakan, Sekretariat Iklim PBB telah meminta subsidi hotel sebesar US$ 100 atau Rp 1,6 juta (kurs Rp 16.340/US$) per hari untuk delegasi dari negara berkembang dan US$ 50 (Rp 817 ribu) untuk delegasi dari negara kaya.

Sekretaris Eksekutif Kepala Staf Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, Miriam Belchior, menolak gagasan tersebut.

"Pemerintah Brasil sudah menanggung biaya yang signifikan untuk menjadi tuan rumah COP30, jadi tidak ada cara untuk mensubsidi delegasi dari negara lain, termasuk delegasi dari negara-negara yang jauh lebih kaya daripada Brasil," ujarnya kepada wartawan setelah pertemuan, dikutip dari Reuters.

Pemerintah Brasil Usulkan PBB Naikkan Tunjangan

Belchior menegaskan, mengubah kota tuan rumah tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, Brasil menyarankan agar PBB meningkatkan tunjangan harian sebesar US$ 144 (Rp 2,4 juta) untuk delegasi dari negara-negara termiskin. Namun, tarif hotel di Belem bahkan berkisar antara dua kali lipat hingga dua puluh kali lipatnya.

PBB juga menolak seruan untuk menyesuaikan tunjangan, dengan alasan waktu yang biasanya diperlukan untuk menyetujui perubahan tersebut.

Sejauh ini, 39 negara telah membuat reservasi akomodasi melalui platform resmi COP30, sementara delapan negara lainnya telah bernegosiasi secara langsung atau melalui platform lain.