Negara-negara yang Dilanda Bencana Iklim Bisa Ajukan Klaim ke PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan membantu negara-negara yang menghadapi bencana terkait iklim untuk mengajukan klaim dana loss and damage mulai 15 Desember tahun ini. Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD), yang berkantor pusat di Filipina yang baru saja dilanda badai, akan mencairkan dana tersebut pada akhir Juni 2026.

FRLD adalah mekanisme pembiayaan iklim yang didukung PBB di bawah Kerangka Kerja Konvensi atas Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada COP28.

"Dewan FLRD memutuskan pada April tahun ini bahwa kami tidak akan membiarkan dana US$ 800 juta (Rp 13,36 triliun, kurs Rp 16.710/US$) nganggur begitu saja dan menghabiskan lima tahun untuk memutuskan kebijakan mengenai kerangka kerja," ujar Richard Sherman, Co-chair FRLD yang mewakili Afrika Selatan, seperti dikutip Eco-Business.com.

Hal itu disampaikan Sherman saat meluncurkan aplikasi proses klaim dana loss and damage di COP30, Brasil, pada 11 November 2025.

Peluncuran aplikasi FRLD ini menyusul beberapa bencana cuaca ekstrem, termasuk Badai Melissa di Jamaika, minggu lalu. Badai itu mengakibatkan kerugian hampir US$ 7 miliar (Rp 116,91 triliun) atau sepertiga dari total perekonomian negara tersebut.

Negara tuan rumah FRLD, Filipina, juga menghadapi topan mematikan kedua dalam seminggu. Topan Super Fung-Wong, yang dikenal oleh warga setempat sebagai Uwan, melanda negara itu pada Minggu (9/11) dan menewaskan sedikitnya empat orang. Sebelumnya, Filipina telah dilanda Topan Kalmegi, yang menewaskan sekitar 224 orang dan menyebabkan lebih dari 100 orang hilang.

Brasil, yang menjadi tuan rumah COP30, juga mengalami kerugian besar akibat tornado. Enam orang tewas dan lebih dari 700 orang terluka akibat tornado itu di Rio Bonito do Iguacu, hanya beberapa hari sebelum konferensi iklim dimulai.

Dana yang Tersedia Tidak Memadai

Meskipun negara-negara rentan dan kelompok masyarakat sipil menyambut baik seruan FRLD untuk pengajuan aplikasi, mereka mengatakan jumlah dana yang tersedia masih sangat tidak memadai.

“Meskipun dana ini memiliki harapan, dana ini… perlu diisi dalam skala yang sepadan dengan tingkat kerusakan dan penderitaan yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa ini,” kata Elizabeth Thomspon, Anggota Dewan FRLD dari Barbados.

Awal tahun ini, alokasi awal FRLD sebesar US$ 300 juta (Rp 5,01 triliun) untuk proyek percontohan dikurangi menjadi US$ 250 juta (Rp 4,17 triliun). Penurunan alokasi ini , yang memicu kekhawatiran. Negara-negara kaya telah menjanjikan hampir US$ 800 juta (Rp 13,36 triliun) untuk dana tersebut, tetapi yang terkumpul kurang dari setengahnya.

"FRLD masih sangat kosong," kata Tasneem Essop, Direktur eksekutif Climate Action Network, sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 1.300 organisasi masyarakat sipil yang memerangi krisis iklim, seperti dikutip Eco-Business.com.

Jaringan tersebut memperkirakan bahwa lebih dari US$ 400 miliar (Rp 6.680,7 triliun) dibutuhkan untuk menutupi kerugian dan kerusakan akibat iklim dunia. Kebutuhan ini 500 kali lipat dari jumlah yang dijanjikan saat ini.

"Kita perlu menuntut agar dana tersebut diisi dan ditingkatkan, agar kita dapat mengurus semua orang yang menderita dampak perubahan iklim," kata Essop dalam konferensi pers menjelang peluncuran aplikasi pendanaan tersebut.

Harjeet Singh, aktivis iklim dan direktur pendiri Satat Sampada Climate Foundation, menyambut baik peluncuran aplikasi tersebut. Namun, ia menyebut peluncuran aplikasi klaim FRLD itu justru mengecewakan masyarakat yang dijanjikan untuk dilindungi dari kerusakan iklim.

"Dana ini dimulai dengan skala yang sangat kecil, tidak memiliki akses yang memadai bagi komunitas garda terdepan, dan sama sekali gagal berfungsi sebagai mekanisme respons cepat," ujarnya.