Climate Rights Kritik Sikap Abai Pemerintahan Trump terhadap Krisis Iklim

Climate Rights International (CRI) menilai, langkah pemerintahan Trump yang menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menegaskan sikap abai pemerintah terhadap risiko eksistensial yang dihadapi masyarakat Amerika Serikat (AS) dan dunia.

“Di saat dunia menghadapi pemanasan global pada tingkat rekor dan Amerika Serikat menanggung biaya miliaran dolar setiap tahun akibat bencana yang dipicu perubahan iklim, pemerintahan Trump justru menjauh dari upaya untuk mengurangi dampak tersebut,” ujar Brad Adams, Direktur Eksekutif CRI, dalam pernyataan resmi, Jumat (9/1).

UNFCCC dan IPCC termasuk di antara 66 perjanjian dan badan internasional yang akan ditinggalkan Amerika Serikat pekan ini. UNFCCC merupakan perjanjian global utama yang mengoordinasikan aksi dunia untuk memerangi perubahan iklim, sementara IPCC adalah badan ilmiah yang bertugas menilai sains perubahan iklim. 

Karya IPCC yang banyak melibatkan kontribusi ilmuwan AS menjadi tulang punggung ilmiah bagi perundingan iklim internasional dan pengembangan kebijakan. Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari Perjanjian Paris tak lama setelah Trump dilantik pada Januari 2025.

“Menyangkal masalah, membelakangi sains, dan melepaskan tanggung jawab sebagai negara dengan emisi per kapita terbesar di dunia tidak akan membuat bahaya iklim menghilang. Sudah saatnya anggota Kongres, khususnya Partai Republik memahami hal ini, menuntut tindakan untuk melindungi Amerika Serikat dari dampak meningkatnya suhu, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas badai yang kian sering akibat eksploitasi bahan bakar fosil yang tak terkendali,” ujar Adams.

Dengan keputusan ini, Amerika Serikat akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak menjadi pihak dalam UNFCCC. AS juga menarik diri dari sejumlah badan internasional lain yang terkait lingkungan, kebijakan energi, dan iklim, antara lain:

• International Union for the Conservation of Nature (IUCN);
• Renewable Energy Policy Network for the 21st Century;
• International Renewable Energy Agency;
• International Tropical Timber Organization;
• Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services;
• Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals, and Sustainable Development;
• Commission for Environmental Cooperation; dan
• 24/7 Carbon-Free Energy Compact.

Penarikan dari UNFCCC Tak Menghilangkan Kewajiban AS sebagai Salah Satu Kontributor Terbesar Emisi Global

Climate Rights International menilai, langkah Trump ini mengikuti pembongkaran besar-besaran inisiatif energi terbarukan di Amerika Serikat, dengan mempromosikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas bahan bakar yang memicu krisis iklim serta upaya menyensor sains iklim. 

Pemerintahan Trump juga sebagian besar telah membongkar atau melemahkan lembaga-lembaga AS yang meneliti iklim dan cuaca, termasuk National Oceanic and Atmospheric Administration dan National Weather Service, serta menghapus informasi ilmiah tentang perubahan iklim dari situs web pemerintah.

“Penarikan diri Amerika Serikat dari UNFCCC tidak menghapus tanggung jawabnya berdasarkan hukum internasional, sebagai salah satu pengemisi gas rumah kaca terbesar secara historis, untuk menangani dampak yang ditimbulkan,” ujar Adams.

Pada 2025, Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dalam opini penasihat bersejarah menegaskan, negara-negara yang dengan sadar menjalankan kebijakan yang mendorong perusakan iklim melanggar kewajiban hukum mereka. Termasuk, kewajiban hukum hak asasi manusia internasional, hukum iklim, hukum kebiasaan internasional, dan larangan menimbulkan dampak lintas batas.

“Amerika Serikat membelakangi kenyataan bahwa dunia sedang terbakar, tetapi memalingkan wajah tidak akan memadamkan api,” kata dia.

Menurut Adams, penarikan diri total pemerintahan Trump dari kerja sama internasional di bidang iklim, kebijakan energi, dan lingkungan adalah gol bunuh diri yang akan mengurangi pengaruh dan reputasi Amerika di dunia. 

“Sangat penting bagi pemerintah negara bagian dan lokal di AS, serta komunitas internasional, untuk tetap teguh agar langkah terbaru Trump ini tidak melemahkan sistem global pada saat ketika aksi terkoordinasi untuk melawan perubahan iklim dan melindungi hak asasi manusia justru paling dibutuhkan,” tandasnya.