WALHI Soroti Potensi Konflik Kepentingan di Satgas Pembiayaan Taman Nasional

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti potensi konflik kepentingan di dalam Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo.

Penunjukan Hashim sebagai pimpinan badan ini tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Adik Presiden Prabowo Subianto ini juga masih menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan.

Satgas baru itu dibentuk untuk mencari cara pemberdayaan taman nasional, sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema pembiayaan yang dikejar cukup beragam, mulai dari kerja sama dengan lembaga konservasi non-pemerintah, menampung dana filantropi, kerja sama dengan sektor swasta, serta pengusahaan dengan ecotourism dan karbon. 

Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional Uli Arta Siagian kemudian menyinggung keterkaitan antara peluang pengusahaan karbon ini dengan bisnis yang dijalankan Hashim. 

“Kami menduga akan ada konflik kepentingan, ketua Satgas Pembiayaan Taman Nasional kan punya proyek karbon,” kata Uli kepada Katadata, pada Rabu (29/4). 

Arsari Group, perusahaan yang dipimpin Hashim, adalah satu dari 16 perusahaan yang memasarkan kredit karbon saat konferensi iklim tertinggi COP30 di Belem, Brasil, pada November 2025. 

Perusahaan tersebut menawarkan kredit karbon dari proyek kehutanan di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, tidak dirincikan berapa volume kredit karbon yang ditawarkan. Uli mengkhawatirkan adanya upaya ‘monopoli’ perdagangan karbon di area konservasi tersebut.

Dia kemudian menambahkan, pembentukan Satgas ini cenderung mengarah pada komersialisasi taman nasional dalam cangkang pembiayaan. Hal ini akan memunculkan masalah baru, bila konflik masyarakat di dalam taman nasional tidak diselesaikan terlebih dahulu. 

Sejumlah komunitas masyarakat, kata Uli, keberatan dengan status ‘taman nasional’ di lingkungan yang menjadi area tinggalnya selama ini. Karena itu, sebelum menyelenggarakan pembiayaan-pembiayaan inovatif, Uli mendorong evaluasi terhadap seluruh taman nasional di Indonesia. 

“Taman nasional yang memang bebas konflik dan fungsi konservasinya masih terjaga bisa dijadikan contoh atau proyek untuk mendapatkan pendanaan,” ujarnya. 

Tetap Utamakan Kepentingan Ekologis

Direktur Eksekutif WWF Indonesia Aditya Bayunanda mengatakan, inovasi pembiayaan untuk taman nasional ini bukan dalam konteks komersialisasi. Aditya yang juga tergabung dalam Satgas, memastikan pihaknya akan mencari model pembiayaan yang tepat dengan mengutamakan kepentingan ekologis, masyarakat, serta berkelanjutan. 

"Konteks inovasi pembiayaan ini sama sekali bukan konteks untuk komersialisasi. Tentu nanti akan ada pihak-pihak swasta yang akan terlibat," kata Aditya, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (29/4). 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko mengatakan, Satgas ini dibentuk untuk memenuhi celah pembiayaan dalam pemeliharaan taman nasional. 

“Kalau kita punya kebutuhan 100%, itu yang bisa kita danai dari APBN itu hanya sekitar 30%. Kita masih sangat sedikit dibandingkan taman nasional di luar negeri,” ujar dia. 

Untuk menutup celah pembiayaan itu, Satyawan menjelaskan beberapa skema yang rencananya bakal diaplikasikan ke taman-taman nasional. 

Pertama, Satgas akan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga konservasi non-pemerintah untuk pengelolaan keanekaragaman hayati di taman nasional. Kedua, terdapat mekanisme pembiayaan yang tengah dibentuk di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Kita namai dengan IBiofund (Indonesia Biodiversity Fund), menarik dana dari filantropi untuk menempatkan dana di situ,” kata Satyawan.

Dana tersebut kemudian dapat digunakan pada situasi mendesak, misalnya penyelamatan satwa atau penyelesaian konflik satwa dengan masyarakat.

Skema berikutnya akan melibatkan sektor swasta. Salah satu yang direncanakan adalah program ‘One Company, One Species’. Sebuah perusahaan dapat membentuk program konservasi yang khusus menargetkan satu spesies di habitat alaminya.

Satyawan tak menampik sudah ada perusahaan yang memiliki inisiatif ini. Tugas Satgas adalah membuatnya lebih sistematis. Di sisi lain, Satgas tetap membuka opsi pengusahaan berupa ecotourism dan perdagangan karbon. 

Skema-skema itu akan lebih dulu diterapkan pada 13 taman nasional yang dijadikan pemodelan. Kawasan konservasi itu merepresentasikan berbagai model taman nasional, baik ekosistem kelautan, dataran rendah, spesies ikonik, keterlibatan masyarakat, dan sebagainya.