Menanti Peta Jalan Pengembangan Baterai Lithium di Indonesia

Pemerintah berambisi menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai lithium-ion terbesar di dunia. Hilirisasi bahan bakunya, yaitu nikel, terus digenjot. Begitu pula investasi untuk pembangunan pabriknya.

Peluang ini memang terbuka lebar mengingat saat ini industri otomotif sedang bertransisi ke kendaraan listrik. Cadangan nikel dalam negeri juga melimpah dan merupakan yang terbesar secara global.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat total produksi nikel di dunia pada tahun lalu berada di angka 2,6 juta ton. Sementara secara global, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan menghasilkan 800 ribu ton.

Puncak produksi olahan nikel terjadi pada tahun lalu. Kementerian ESDM mencatat produk olahannya mencapai hampir 2 ton. Angka ini melebihi target 860 ribu ton karena ada tambahan produksi dari pabrik pemurnian atau smelter PT Virtue Dragon di Konawe, Sulawesi Tenggara, yang menghasilkan 745 ribu ton.

Jumlah smelter nikel di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan pabrik pemurnian mineral lainnya. Selain Virtue Dragon dari Tiongkok, pemilik smelter nikel lainnya adalah PT Aneka Tambang Tbk, PT Vale Indonesia, PT Fajar Bhakti, PT Sulawesi Mining Investment, PT Gabe, PT Cahaya Modern, PT Indoferro, PT Century Guang Ching, PT Titan, PT Bintang Timur, dan PT Megah Surya Pertiwi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan peta jalan pengembangan baterai lithium telah rampung dibahas. "Kami optimistis di 2023 sudah dapat memproduksinya dengan teknologi terkini," katanya dalam The 9th Indonesia EBTKE Virtual Conference and Exhibition 2020, Rabu (25/11).

Biaya produksi baterai dalam satu dekade terakhir terus menurun. Hal ini membuat harga produknya lebih murah. Dari US$ 1.160 per kilowatt hour (kWh) pada 2010 menjadi US$ 156 per kilowatt hour pada 2019.

Bahan bakunya yang banyak menggunakan bijih nikel, membuat negara ini dapat menjadi pemain global baterai lithium. “Potensi nikel kita terbesar dan biayanya lebih rendah dari Australia,” ujar Luhut.

Dengan kondisi itu, pemerintah berkomitmen tak lagi membuka keran ekspor bijih nikel. Fokusnya sekarang adalah hilirisas dengan cara membangun pabrik baterai.

Regional Climate and Energy Campaign Coordinator Greenpeace Indonesia Tata Mustasya menilai saat ini baterai lithium merupakan kunci pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan secara masif, terutama untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau PLTS.

Baterai juga merupakan kunci untuk desentralisasi energi dalam bentuk pemasangan solar panel di rumah tangga, kantor, dan industri. Proyeksi bisnis baterai ke depan cukup cerah. Kesadaran masyarakat dunia terkait pentingnya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) pun kian meningkat.

Peranan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan energi bersih memang masih cukup besar. Namun, pasar dalam negeri akan tercipta dengan sendirinya dalam satu dekade mendatang. Kondisi ini seiring turunnya biaya energi terbarukan dibandingkan fosil, terutama batu bara.

Industri Baterai Perlu Jaminan Akses Lithium

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan pengembangan industri baterai perlu mendapat jaminan pasokan bahan baku utamanya. Indonesia merupakan penghasil nikel dan kobalt tapi tidak memiliki lithium. "Negara terdekat yang memproduksinya adalah Australia," ujarnya.

Pemerintah juga perlu menyiapkan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang akan menyerap produksi baterai lithium. Penyerapannya tak cukup hanya untuk kendaraan berpenumpang roda empat, tapi juga bus dan kendaraan roda dua. Jaminan permintaan pasar ini akan memberi kepastian pada sektor hulu (tambang nikel) hingga hilirnya (pabrik baterai).

Tuntutan dunia internasional saat ini adalah melaksanakan bisnis yang ramah lingkungan. Karena itu, industri hulu dan seluruh rantai pasokan baterai lithium perlu mengedepankan praktik bisnis berkelanjutkan dan mengeluarkan emisi karbon serendah mungkin.

Standar-standar internasional itu harus terpenuhi apabila pemerintah ingin produk baterai dalam negeri masuk ke industri global. Sejalan dengan hal tersebut, angka bauran energi Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen mengurangi emisi. “Dengan demikian upaya dekarbonisasi energi negara ini dapat terwujud,” ucap Fabby.

Cadangan nikel yang besar dan maraknya pengembangan kendaraan listrik membuat prospek industri baterai lithium cerah. Apalagi saat ini terjadi tren pergeseran ke energi terbarukan di seluruh dunia. "Ini jelas menjadi peluang yang besar. Tinggal bagaimana kemudahan dan kepastian berinvestasi bisa dijamin oleh pemerintah," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan.

Holding baterai yang akan mengelola industri baterai kendaraan listrik dalam negeri dari hulu hingga ke hilir melibatkan tiga badan usaha milik negara (BUMN) yang besar. Ketiganya adalah PT Indonesia Asahan Aluminium (MIND ID), Pertamina, dan PLN.

Rencana pembentukan holding PT Indonesia Baterai secara resmi ditargetkan kelar dalam waktu dekat. Direktur Utama Indonesia Asahan Aluminum atau MIND ID Orias Petrus Moedak mengatakan prosesnya legalnya hampir selesai.

Dua perusahaan asing telah menyatakan minatnya bergabung dalam bisnis ini, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.

Proyek Kendaraan Listrik Tak Sejalan dengan Transisi Energi

Tak hanya roadmap pengembangan baterai lithium di Indonesia,Kementerian ESDM juga tengah menggodok peta jalan untuk percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik beserta infrastruktur pendukungnya.

Salah satunya melalui skema stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Berdasarkan peta jalan itu, setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp 309 miliar di tahun ini untuk pembangunan SPKLU.

Angkanya akan terus meningkat hingga Rp 12 triliun pada 2030 untuk membangun 7 ribu SPKLU. Masyarakat bisa mengisi ulang kendaraan bermotor listriknya di stasiun pengisian listrik ini. untuk penukaran baterai kendaraan bermotor listrik dapat melalui SPBKLU.

Skema bisnisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Dalam aturan tersebut, PLN juga ditugaskan untuk menyediakan infrastruktur SPKLU dan SPBKLU. Perusahaan setrum negara ini juga dapat menggandeng berbagai pihak untuk turut serta terjun dalam skema bisnis itu.

Tata Mustasya mengatakan peta jalan kendaraan listrik masih belum sejalan dengan kebijakan transisi energi. "Ini hanya memindahkan dampak buruk dari sektor transportasi ke sektor kelistrikan karena masih terkunci pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara," ujarnya.

Langkah lebih konkret adalah mengubah bauran energi di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 hingga 2030. Di RUPTL terakhir (2019-2028) PLTU batu bara masih berkontribusi sebesar 48% pasokan listrik di Indonesia. "Ini masih akan mengunci Indonesia dalam 30 hingga 40 tahun ke depan," kata dia.