Akankah Holding Panas Bumi Jadi Solusi Masalah Jual-Beli Listrik?

ANTARA FOTO/Anis Efizudin
Ilustrasi. Pemerintah masih menggodok rencana pembentukan induk usaha atau holding panas bumi.
1/3/2021, 14.13 WIB

Pemerintah masih menggodok rencana pembentukan induk usaha atau holding panas bumi. Kehadirannya diharapkan dapar menjadi solusi persoalan yang selama ini membelit sektor ini, khususnya masalah jual-beli listrik antara PLN dan pengembang. 

Direktur Utama PT Geo Dipa Riki Firmandha Ibrahim mengatakan pembentukan holding akan rampung tahun ini. “Saya sendiri tidak tahu pasti. Pemerintah lagi menggodok, yang optimal bagaimana,” katanya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin (1/3). 

Selama ini, menurut dia, harga jual-beli listrik panas bumi menjadi kendala. PLN merupakan satu-satunya pembeli listrik tersebut tapi harganya dinilai tidak kompetitif. “Di satu sisi ingin mendorong energi baru terbarukan (EBT), tapi kemampuan PLN terbatas,” ujar Riki. 

Anggota Dewan Energy Nasional Satya Widya Yudha menyebutkan ranah pembentukan induk usaha itu berada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Konsorsiumnya akan menggabungkan tiga perusahaan pelat merah, yaitu PT Pertamina Geothermal Energy, PT Geo Dipa Energi, dan PT PLN Gas & Geothermal.

Pemerintah harus cermat merealisasikan pembentukannya. Apalagi Pertamina tengah mendorong Pertamina Geothermal Energy untuk mencatatkan sahamnya di lantai bursa atau IPO. “Ini akan mempengaruhi skema holding-nya,” katanya 

Satya pun mempertanyakan besaran efisiensi yang didapatkan jika pembentukan holding ini dapat terealisasi. Terutama bagi PLN yang selama ini mengeluhkan harga listrik dari sektor panas bumi yang masih belum ekonomis. "Apa betul itu bisa membuat harga lebih murah, sebagaimana yang diharapkan PLN selama ini?" ujar dia.

DEN menanti pertemuan dengan para stakeholder panas bumi. Rencana umum energi nasional atau REUN yang tengah mengacu pada kondisi dan dinamika yang terus berkembang. "Saya mewakili industri sehingga sangat concern dengan suara pelaku pengembang panas bumi," ucapnya. 

IPO Pertamina Goethermal Energi Sebaiknya Ditunda

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengembangan panas bumi memerlukan modal besar, risiko yang tinggi, dan masa pengembangan proyek yang lama. 

Adanya holding panas bumi diharapkan dapat mengkonsolidasikan sumber daya, pengetahuan, kapital serta kemampuan mobilisasi pendanaan untuk proyek panas bumi. "Dengan demikian pengembangan panas bumi bisa lebih cepat," katanya.

Persiapan pembentukan holding perlu dimulai dengan opsi struktur yang ideal. Pasalnya, penggabungan ini melibatkan dua anak perusahaan BUMN dan satu BUMN khusus di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, perlu kajian pengembangan dan model bisnisnya, serta opsi-opsi kepemilikan negara dalam struktur induk usaha itu. Untuk menghindari masalah, menurut dia, rencana IPO Pertamina Geothermal Energy sebaiknya ditunda.  

Reporter: Verda Nano Setiawan