Wamenkeu: Indonesia Butuh Rp 3.500 T untuk Pensiunkan PLTU

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Indonesia tidak bisa menangani masalah perubahan iklim dan mengurangi PLTU dengan cara sendiri.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
28/10/2021, 11.45 WIB

Pemerintah berencana mengurangi secara bertahap penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk mencapai target pengurangan emisi karbon. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk mempensiunkan seluruh PLTU yang ada saat ini mencapai Rp 3.500 triliun. 

"Tidak ada cara bagi Indonesia bisa menangani masalah perubahan iklim dan mengurangi PLTU dengan cara sendiri, karena ini sangat mahal," kata Suahasil dalam webinar Road to Glasgow: Indonesia's Contribution to COP26, Kamis (28/10).

Suahasil mengatakan, pemerintah telah melakukan budgeting, yakni mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mencapai target tersebut. Namun, upaya ini tentu tidak cukup. 

Ia pun melihat pertemuan negara-negara dunia dalam agenda COP26 di Glasgow dalam waktu dekat jadi momentum penting. Agenda ini dapat menjadi milestone bagi internasional untuk memenuhi janjinya dalam rangka membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia mencapai target perubahan iklim terutama dari sisi pendanaan.

Baca Juga

Indonesia menargetkan bisa mengurangi emisi sampai 29% pada tahun 2023 dengan cara sendiri. Namun, pemerintah lebih optimistis untuk mengurangi emisi jika mendapatkan dukungan dari internasional dengan target pengurangan hingga mencapai 41%. 

Suahasil menjelaskan, PLTU mengambil peran signifikan pada produksi karbon Indonesia. Berdasarkan riset, sekitar 35% dari emisi karbon yang ada berasal dari konsumsi energi. Sebagian besar untuk listrik.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Abdul Azis Said