Jokowi Minta PLN dan Pertamina Tak Menunda Transisi Energi

BPMI Setpres
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Penulis: Happy Fajrian
20/11/2021, 18.39 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PLN dan Pertamina tidak menunda-nunda transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Kedua perusahaan pelat merah ini harus menyiapkan detail rencana transisi yang konkret.

Jokowi mengatakan suatu saat penggunaan energi fosil dan mineral fosil, pada suatu titik akan disetop. Sedangkan PLN masih menggunakan batu bara dalam jumlah besar untuk pembangkit listrik. Adapun, Pertamina berbisnis minyak dan gas yang merupakan sumber energi fosil.

“Transisi energi ini tak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya harus mulai disiapkan, tahun depan akan apa, lima tahun lagi akan apa, sepuluh tahun yang akan datang, misalnya, akan disetop (konsumsi energi fosil),” ujarnya di hadapan Direksi dan Komisaris PLN dan Pertamina yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kesekretariatan Presiden, Sabtu (20/11).

Perencanaan ini menurut Jokowi harus dimiliki baik PLN maupun Pertamina, kemudian gunakan waktu yang masih tersisa sebaik-baiknya untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi, demi kepentingan anak cucu.

“Jadi mau tidak mau transisi energi itu harus, tak bisa ditawar-tawar. Jadi tugas saudara-saudara (direksi dan komisaris PLN dan Pertamina) untuk mencari teknologi yang paling murah. Tugasnya itu, dan ini kerja cepat-cepatan, siapa yang bisa mengambil peran secepatnya itu yang akan diuntungkan,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa PLN dan Pertamina akan terkena imbas transisi energi. Seperti pada kebijakan penggunaan mobil listrik yang akan segera dimulai di Eropa dan berbagai belahan dunia. Menurutnya mobil listrik bukan karena keputusan bisnis, melainkan sudah diperkuat dalam bentuk undang-undang dan berbagai regulasi.

Apalagi saat ini bauran energi di Indonesia masih didominasi oleh batu bara sebesar 67%, kemudian minyak bumi 15%, dan gas 8%. “Kalau kita bisa mengalihkan itu, ke energi yang lain, misalnya mobil diganti listrik, gas rumah tangga diganti listrik karena PLN kelebihan pasokan, artinya supply PLN terserap, impor minyak di Pertamina turun,” kata Presiden.

Dia menegaskan bahwa tujuan besar dari transisi ini adalah negara akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran yang lebih baik. Sebab neraca pembayaran Indonesia sudah sekian lama defisit karena dibebani impor minyak yang terlalu besar.

Namun Jokowi menyadari ada tantangan besar untuk melakukan transisi energi yang harus dicari jalan keluarnya, baik oleh PLN maupun Pertamina. “Itu tugas bapak-ibu. Kalau ini tak diselesaikan, sampai kapanpun (masalah) neraca pembayaran kita tidak akan beres,” kata Jokowi.

Khusus untuk PLN, Jokowi meminta agar segera menyiapkan transisi energi. Misalnya, pada 2022 PLN dapat menggantikan 5.000 megawatt (MW) listrik dari batu bara ke pembangkit EBT seperti hidro, solar, atau panas bumi.

Terkait jarak harga batu bara dengan pembangkit hidro, surya, atau geothermal, Jokowi mengatakan bahwa negara maju sudah tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi ada janji negara-negara maju untuk membayarkan US$ 100 miliar per tahunnya kepada negara berkembang di seluruh dunia untuk transisi ini.

“Harus mulai disiapkan, dan diidentifikasi. Karena kita akan semakin ditekan. Negara maju akan bilang ‘jangan mau investasi di Indonesia karena masih pakai energi fosil, jangan kasih bantuan ke Indonesia’. Nekannya pasti kayak begitu, ini yang harus kita antisipasi,” tuturnya.