IESR Rekomendasikan 12 PLTU yang Bisa Pensiun Dini dengan Dana JETP

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Foto udara cerobong di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin di Desa Sijantang, Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat, Kamis (17/10/2019). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang meminta pemerintah memastikan perlindungan kesehatan bagi warga di sekitar PLTU Ombilin dan mencabut izin operasionalnya karena diduga telah terjadi kerusakan pada filter udara di cerobongnya sehingga terjadi kebocoran yang menyebabkan pencemaran udara dan telah mengganggu kesehatan warga serta merusak lingkungan sekitarnya.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
26/10/2023, 16.12 WIB

Lembaga Thinkthank Energi Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah tegas dalam memilih Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang tepat untuk pensiun dini menggunakan skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). 

Pakar Ekonomi dari IESR, Julius Christian, mengatakan beberapa kriteria PLTU yang harus pensiun dini dengan menggunakan skema pendanaan JETP tersebut. Dia mengatakan, IESR telah melakukan analisis dan ditemukan sebanyak 12 PLTU dengan total 14,5 Gigawatt (GW) yang secara kriteria layak ditutup lebih awal, bahkan sebelum 2025. 

Dia mengatakan, 12 PLTU tersebut direkomendasikan untuk ditutup karena memiliki performa ekonomi yang buruk dan tidak menguntungkan. PLTU tersebut juga memiliki emisi paling besar di antara lainnya, serta memiliki masalah sosial dengan masyarakat di sekitarnya.

“Performa ekonomi itu misalnya PLTU PLN yang karena kondisinya over suplai, jadi banyak yang beroperasi produksinya hanya 40-50% dari total kapasitas,” ujarnya dalam agenda peluncuran White Paper JETP, di Jakarta, Kamis (26/10).

12 PLTU yang direkomendasikan pensiun dini tersebut adalah:

1. Bangka Baru Power Station, Provinsi Bangka Belitung (60MW)

2. Banten Suralaya, Provinsi Banten (1600MW)

3. Merak Power Station, Provinsi Banten (120 MW)

4. Cilacap Sumber Power Station, Provinsi Jawa Tengah (600MW)

5. PLN Paiton, Jawa Timur (800MW)

6. Tarahan Power Station, Lampung (100MW)

7. Asam-asam Power Station, Kalimantan Selatan (260MW)

8. Tabalong Wisesa, Kalimantan Selatan (60MW)

9. Bukit Asam Muara Enim, Sumatera Selatan (260MW)

10. Cikarang Babelan, Jawa Barat (280MW)

11. Ombilun Power Station,  Sumatera Barat (200MW)

12. Tabalong, Kalimantan Selatan (200MW)

Rencana Investasi JETP Diumumkan November

Sebelumnya, Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra, mengatakan rencana investasi pendanaan iklim Just Energy Transition Partnership (JETP)  ditargetkan bisa diumumkan November 2023. Pengumuman tersebut akan dilakukan sebelum  sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-28 atau COP28 yang akan digelar pada 30 November, 2023 di Dubai.

“Intinya kalau semua lancar, sebelum COP28 akan lauching,” ujar Kepala Sekretariat JETP, Edo Mahendra, saat dihubungi Katadata.co.id, Kamis (5/10).

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif  menargetkan setidaknya ada satu program transisi energi yang dibiayai dari dana Just Energy Transition Partnership (JETP) pada akhir tahun ini. 

“Kita targetin paling engga akhir tahun ini ada satu program yang bisa jalan,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif, saat ditemui awak media, di Jakarta, Senin (9/10). 

amun demikia, Arifin enggan merinci program yang dimaksud. Arifin mengatakan, dua program yangberpotensi dijalankan pada akhir tahun 2023 ini di antaranya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau pembangunan infrastruktur listrik yang biasa disebut smart grid.

“Iya antara kedua itu, karena JETP itu mengenai pensiun dini,” kata Arifin. 

Reporter: Nadya Zahira