JETP Fasilitasi Pensiun Dini PLTU 1,7 GW, Di Bawah Target Jokowi

PLN
PLN mengklaim beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 8 sejak akhir 2019 lalu akan memberikan potensi penghematan biaya operasi perusahaan hingga Rp 1 triliun.
Penulis: Tia Dwitiani Komalasari
3/11/2023, 16.25 WIB

Pemerintah berencana untuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebesar 1,7 Gigawatt (GW) dengan menggunakan dana kerja sama transisi yang adil (Just Energy Transition Partnership/JETP). Hal itu tercantum dalam draf dokumen perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) JETP yang baru saja dipublikasikan pekan ini.

Rencana tersebut lebih rendah dari target Presiden Jokowi yang akan melakukan pensiun dini PLTU sebesar 5,2 GW. Rencana pensiun dini PLTU sebesar 5,2 GW juga sebenarnya sudah tercantum dalam draft JETP tahun lalu.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekretariat JETP Indonesia, Edo Mahendra, mengatakan rencana pensiun dini PLTU sebesar 5,2 GW masih ada dalam skenario JETP. Namun rencana tersebut terbagi menjadi dua yaitu progresif dan konservatif.

"Apakah rencana pensiun dini 5,2 GW masih ada? Ada. Kenapa ko basenya 1,7 GW? Karena kita ingin bikin rencana yang sesuai dengan apa yang ada di depan kita," ujarnya dalam Komunikasi Publik mengenai Draf Rencana Investasi JETP melalui daring, Jumat (3/11).

Dia mengatakan, sejauh ini dukungan konkret pensiun dini PLTU datang dari program Energy Transition Mechanism. Hal itu yang pada akhirnya dimasukkan dalam CIPP JETP.

"Itu diatur berdasarkan yang ada di depan mata," ujarnya.

Target NZE Sulit Tercapai

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyayangkan penghapusan pensiun dini PLTU batu bara 5GW karena ketidakjelasan sumber pendanaan.

IESR menilai penghapusan rencana pengakhiran operasional PLTU batubara ini akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai target net zero emission di 2050 dan meningkatkan bauran energi terbarukan setelah 2030.

“Dihapuskannya rencana pengakhiran operasional 5 GW PLTU batubara sebelum 2030 karena ketiadaan dukungan pendanaan sangat disesalkan. Ini membuat JETP Indonesia semakin jauh dari target Paris Agreement," kata Fabby.

Berdasarkan hasil kajian IESR, untuk mencapai target puncak emisi sebelumnya sebesar 290 juta ton karbon dioksida, perlu mengakhiri 8,6 GW PLTU di jaringan listrik PLN pada tahun 2030.

Untuk itu, Fabby mengatakan, pemerintah perlu melakukan dialog lanjutan dengan IPG untuk mengeksplorasi blended finance (pendanaan campuran) dengan skema matching fund (dana padanan). Dengan demikian, pendanaan pensiun dini PLTU berasal dari tambahan dana di atas komitmen IPG dan disamakan dengan dana dari sumber APBN serta sumber lainnya.

Daftar PLTU yang Layak Pensiun Dini

Menurut laporan riset IESR yang bertajuk Financing Indonesia's Coal Phase-Out, sampai Mei 2022 ada 86 PLTU batu bara yang beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas terpasang 40,2 GW.

Rinciannya, sebanyak 26 PLTU batu bara (12,5 GW) dimiliki PLN, sedangkan 32 PLTU (18,5 GW) dimiliki independent power producer (IPP) atau perusahaan pembangkit independen.

Adapun 28 PLTU lainnya (9,2 GW) merupakan captive plants, yakni pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan swasta dan hasilnya hanya digunakan untuk kepentingan privat (tidak dijual kepada publik).

Dari seluruh pembangkit tersebut, IESR menilai ada 12 PLTU batu bara yang layak dipensiunkan dini pada tahun 2023, seperti tertera dalam grafik.