Mengenal NEPIO, Organisasi Energi Nuklir yang Dipimpin Luhut

ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/tom.
Petugas gabungan mengevakuasi korban yang terkena radiasi nuklir saat simulasi penangana bencana radiasi di perbatasan negara, di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (21/12/2023). Simulasi yang dilakukan petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Batam bekerja sama dengan Satuan Brimob Polda Kepri itu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel dalam menanggulangi kecelakaan nuklir.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
3/2/2024, 20.03 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Struktur organisasi percepatan PLTN itu telah disampaikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tindak lanjut dari Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021. 

“NEPIO ini baru dibentuk dan diketuai oleh Menteri Marves Luhut,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat dihubungi Katadata, Jumat (2/1).

Mulyanto mengatakan pembentukan Nepio sebagai upaya pemenuhan satu dari 19 syarat International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam pembangunan PLTN. NEPIO beranggotakan Ketua Dewan Pengarah BRIN, menteri atau kepala lembaga terkait, anggota DEN, serta Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, NEPIO selanjutnya akan bertanggung jawab kepada Presiden RI dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan Emisi nol bersih tahun 2060.

Mulyanto mengatakan, terdapat tiga lembaga yang harus dibentuk untuk mengembangkan PLTN. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagalistrikan.  Tiga lembaga tersebut adalah:

1. Badan pelaksana tenaga nuklir (BATAN)

2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)

3. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Mulyanto mengatakan, BATAN perlu dibentuk kembali setelah saat ini dilebur ke dalam BRIN. Hal itu bertujuan untuk menunjang persiapan teknis pembangunan PLTN.

“Sekarang saat yang tepat bagi pemerintah mengembalikan fungsi BATAN,” kata Mulyanto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan PLTN akan dikomersialkan pada 2032 mendatang. Pengoperasian PLTN diketahui masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang digodok Dewan Energi Nasional (DEN).

Di draf RPP KEN kapasitas PLTN yang beroperasi di 2032 sebesar 200 megawatt (MW). Nantinya, Kapasitasnya (PLTN) akan ditingkatkan hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060 oleh pemerintah.

Dalam pembaruan PP KEN DEN menyebut pembangkit nuklir akan setara dengan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya, bukan sebagai pilihan terakhir.

Reporter: Rena Laila Wuri