Kementerian ESDM Siapkan Insentif untuk Pengembangan Hidrogen Hijau
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi mengenai insentif dan keringanan pajak yang dibutuhkan para pengembang untuk mempercepat pengembangan hidrogen hijau di Tanah Air. Kebijakan tersebut akan tercantum dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) yang masih dalam tahap evaluasi.
"Selain itu pemerintah juga tengah mengkaji strategi hidrogen nasional yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil," kata Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Andrian Feby Misna, dikutip dari Antara, Jumat (21/6).
Andrian menuturkan nantinya dalam regulasi hidrogen tersebut juga mengatur standar tax holiday, tax allowance, pajak, dan dasar regulasi perdagangan karbon.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, target produksi hidrogen mencapai 9,9 Mtpa (juta ton per tahun) pada 2060. Angka tersebut untuk memenuhi kebutuhan sektor industri sebesar 3,9 Mtpa, transportasi (1,1 Mpta), kelistrikan (4,6 Mpta), dan jaringan gas rumah tangga (0,28 Mpta).
"Selain di empat sektor tersebut hidrogen juga memiliki peluang menjadi komoditi ekspor," tambah Andrian Feby dalam keterangannya.
Presiden Direktur Pertamina Geothermal Energy (PGE), Julfi Hadi, menuturkan subsidi harga, dan pendanaan juga menjadi poin penting yang harus disiapkan oleh pemerintah, selain insentif serta keringanan pajak,
"Sejauh ini belum ada pedoman standarnya. Kami harap ke depan sudah ada aturan ekspor hidrogen, standar produksi dan transportasi, serta skema penyaluran listrik melalui transmisi nasional (power wheeling)," kata Julfi.
Presdir Medco Power Indonesia, Eka Satria, berharap ke depan pemerintah menciptakan regulasi yang mendukung industri berkelanjutan dan ekosistem hidrogen rendah karbon.
"Dengan begitu bisa mendorong masuknya investasi asing," tuturnya.
Senior Adviser of Hydrogen Energy Center Indonesia, Seno Adhi Damono, menambahkan investasi di pengembangan hidrogen dapat mewujudkan masa depan yang lebih ramah lingkungan.
"Pengembangan teknologi hidrogen dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil," tutur Seno.
Sebelumnya, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, Jodi Mahardi mengatakan bahwa Indonesia secara geografis dekat dengan negara-negara yang memiliki permintaan tinggi akan hidrogen bersih, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, yang bersama-sama mewakili pasar hidrogen sebesar ~4 juta ton per tahun.
Indonesia memiliki cadangan gas terbesar kedua di Asia Pasifik dan potensi penyimpanan CO2 terbesar ketiga di kawasan tersebut untuk hidrogen biru. Sementara itu, untuk hidrogen hijau, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia dan potensi kapasitas tenaga surya lebih dari 200 GW.
"Sektor hidrogen menghadirkan peluang baru bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya energinya yang melimpah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," kata Jodi.