PBB: Subsidi Bahan Bakar Fosil Harus Dipangkas Demi Transisi Energi

Katadata / Wahyu Dwi Jayanto
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta kepada seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil.
Penulis: Hari Widowati
13/1/2025, 10.38 WIB

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta kepada seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil. Negara-negara di dunia harus mengalihkan anggaran tersebut untuk proyek transisi energi.

“Pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mendukung transisi energi, termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi,” ujar Antonio Guterres pada pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu (12/1).

Sidang Majelis Umum ke-15 Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) digelar untuk mempercepat transisi energi di tingkat global. Transisi energi menjadi semakin penting di tengah terombang-ambingnya bahan bakar fosil akibat konflik di Timur Tengah yang mengancam ketahanan energi, serta cuaca ekstrem di seluruh dunia.

Guterres mengingatkan agar transisi energi yang berlangsung juga memperhatikan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak, Misalnya, kelas pekerja dan berbagai komunitas di kalangan masyarakat.

Guterres menilai implementasi energi terbarukan saat ini berlangsung dengan pesat, disertai dengan harga energi yang terus menurun. “Era energi bersih akan tiba,” kata Guterres.

Akan tetapi, negara-negara berkembang masih tertinggal dari proses tersebut. Karena itu, dibutuhkan percepatan dalam transisi energi bagi negara-negara berkembang. Guterres menyebut penyebab dari sulitnya transisi energi di negara-negara berkembang adalah masalah pembiayaan.

Sejak 2016, negara-negara berkembang hanya menerima seperlima investasi global untuk energi bersih. Karena itu, Guterres mendorong agar kendala finansial diatasi bersama-sama. Cara-cara yang dapat ditempuh oleh negara berkembang adalah meningkatkan kapasitas pinjaman dari Bank Pembangunan Multilateral, meningkatkan pembiayaan konsesi, dan mengambil langkah efektif terhadap utang.

“Kita juga membutuhkan harga karbon yang efektif dan inovasi-inovasi sumber pembiayaan,” ujar Guterres.

Reporter: Antara