Jauh Dari Transisi Energi, Ekonomi RI Masih Mengandalkan Sektor Ekstraktif

Peneliti fiskal Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Galau Muhammad, menilai struktur ekonomi Indonesia saat ini masih bertumpu pada sektor ekstraktif sehingga transisi energi menuju energi bersih kurang optimal. Hal ini memperbesar dampak krisis iklim alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Galau, janji pemerintah untuk mencapai target net zero emission belum tercermin dalam struktur ekonomi nasional. Ia menyoroti kebijakan hilirisasi nikel yang terus didorong pemerintah, meski kontribusinya terhadap penerimaan negara terbatas. 

“Faktanya, hanya 20% keuntungan dari hilirisasi mineral yang masuk ke penerimaan pajak. Sementara itu, keberadaan tambang dan smelter justru membuat kemiskinan di daerah sekitar melonjak,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (17/9).

CELIOS juga menilai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi melalui program seperti co-firing biomassa dan biodiesel 40% (B40) belum menjadi solusi transisi energi. Program tersebut dinilai hanya melanjutkan ketergantungan pada batu bara dan energi fosil lain serta berpotensi memperparah krisis iklim. 

“Jangan sampai demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, kita justru membabat hutan secara besar-besaran,” ujar Galau.

Ia memperingatkan target B40 dapat mendorong kelangkaan minyak goreng dan mengancam keberlanjutan hutan, karena sekitar 20 juta hektare lahan berpotensi dialihfungsikan untuk tanaman energi biomassa, sawit B40, bioetanol, dan pangan yang dikuasai oleh konglomerat besar.

Mengacu pada temuan CELIOS, ketimpangan ekonomi semakin nyata. Saat ini, 50 orang terkaya di Indonesia yang bergerak di sektor ekstraktif menguasai kekayaan hingga Rp 4,54 triliun. Galau mendesak agar pemerintah menerapkan pajak lebih agresif kepada kelompok kaya untuk mengalokasikan dana bagi sektor berkelanjutan dan mendukung inisiatif lokal.

“Kita seharusnya memiliki gambaran yang lebih besar untuk ekonomi berkelanjutan,” ujar Galau.

18 Proyek Hilirisasi

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menggenjot program hilirisasi nasional untuk 18 proyek strategis senilai US$ 38,63 miliar atau Rp 618,3 triliun. Dokumen prastudi kelayakan proyek-proyek tersebut telah diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 22 Juli lalu.

Bahlil menyebut 18 proyek itu merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat hilirisasi dan ketahanan energi nasional. "Dari jumlah itu, delapan proyek berada di sektor mineral dan logam, sisanya di bidang transisi energi, ketahanan energi, pertanian, serta kelautan dan perikanan," ujar Bahlil.

Ia mengatakan, investasi di 18 proyek ini akan menciptakan hingga 300 ribu lapangan kerja baru. "Kalau ini mampu kita implementasikan, ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan," kata Bahlil.