WFH Solusi Jangka Pendek Hemat Energi, Elektrifikasi untuk Jangka Menengah

Pemerintah menerapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan untuk menghemat energi akibat perang Iran. WFH dilakukan setiap Jumat mulai April 2026. 

Lembaga pemikir bidang energi dan lingkungan Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai kebijakan WFH sebagai solusi jangka pendek di tengah lonjakan harga dan risiko pasokan energi global. Adapun elektrifikasi dengan mengonversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik bisa menjadi solusi jangka menengah.  

“WFH satu hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM,” kata CEO IESR, Fabby Tumiwa, dikutip pada Rabu (¼). 

Akan tetapi, kebijakan ini perlu ditempatkan secara proporsional. Pasalnya kebijakan ini mampu mengurangi perjalanan pekerja, namun efeknya tak signifikan terhadap total konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Konsumi BBM juga didorong oleh kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas non-perkantoran layaknya industri. 

Karena itu, WFH seharusnya hanya menjadi bagian dari paket kebijakan lebih besar. 

“Krisis ini menunjukkan Indonesia harus bergerak cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan, dan lebih tahan terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi risiko geopolitik,” ucap Fabby. 

Bersamaan dengan itu, IESR juga merekomendasikan solusi jangka menengah dalam empat hingga enam pekan ke depan. 

Salah satunya dengan segera menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik roda dua, menyusun mekanisme pengadaan kendaraan listrik dan target hingga akhir 2026. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan standar kendaraan listrik mencakup tipe kendaraan, kapasitas daya mesin, kapasitas baterai dan jarak tempuh, serta standar pengisian daya.

Untuk jangka panjang, Indonesia dinilai perlu mengurangi ketergantungan sistemik terhadap BBM impor. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat transportasi publik, mengakselerasi adopsi kendaraan listrik, pengembangan bioenergi berkelanjutan, dan standar efisiensi energi yang lebih tegas. 

Rencana Konversi Kendaraan Bermotor Jadi Kendaraan Listrik

Pada 2022 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan program konversi 120 juta kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik dalam rangka mencapai target net zero emission dan penghematan subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak imbas serangan Rusia ke Ukraina. 

Pada awal Maret lalu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi untuk memimpin sejumlah program ‘hijau’. Di antaranya pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya dan konversi kendaraan bermotor menjadi kendaraan listrik.

Dengan 120 juta sepeda motor konvensional yang ditargetkan akan dikonversi, pemerintah memperkirakan perlu sekitar tiga hingga empat tahun untuk mencapainya. 

IESR menilai rencana ini tidak bisa dipenuhi dalam waktu singkat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi program yang sudah dicetuskan hampir empat tahun lalu itu. 

Rencana awal, Kementerian ESDM menargetkan konversi 50 ribu unit pada 2023 dan 150 ribu unit pada 2024. Namun, target itu tidak tercapai, hanya ada 1.000 konversi kendaraan pada 2023. Pemenuhan target 2024 yang direvisi menjadi 50 ribu unit pun meleset. 

Fabby mengatakan, situasi ini menandakan perlu penguatan ekosistem konversi ke motor listrik, seperti ketersediaan bengkel konversi yang tersertifikasi, proses sertifikasi yang cepat dan murah, ketersediaan rantai pasok motor, baterai, dan battery management systems yang andal dan terjangkau.

Di samping itu, perlu ada penguatan standar motor konversi serta peningkatan minat dan partisipasi publik untuk ikut serta dalam program ini.

Untuk mengonversi 120 juta motor dalam lima tahun misalnya, maka rata-rata 24 juta motor dikonversi per tahun. Dengan asumsi kemampuan bengkel mengonversi 900-1.500 unit per tahun, maka perlu 16 ribu sampai 27 ribu bengkel tersertifikasi di Indonesia.

Sementara hingga akhir 2025, hanya ada 39 bengkel konversi yang tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Posisinya juga masih terkonsentrasi di Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. 

Lokasi Prioritas untuk Program Konversi ke Kendaraan Listrik

Menurut Fabby, pemerintah perlu menetapkan lokasi prioritas untuk implementasi program konversi ini. 

“Diprioritaskan pada wilayah dengan biaya logistik BBM tinggi dan jangkauan terbatas, guna menjamin mobilitas sekaligus memitigasi risiko kelangkaan pasokan,” kata dia. 

Praktiknya dapat diawali dengan mandatori konversi kendaraan dinas dan operasional pemerintah – dan ASN – sekaligus memberi insentif khusus untuk bengkel konversi bersertifikat di level daerah. 

Selain itu, konversi kendaraan juga terkendala biaya yang cukup tinggi, sekitar Rp12-16 juta per unit. Untuk itu, kelancaran program ini perlu disulut dengan subsidi biaya konversi untuk masyarakat.

Pemerintah juga bisa mengeluarkan program subsidi pembelian atau tukar tambah motor listrik melalui original equipment manufacturer. Program ini dilengkapi dengan penerapan standar ketat terkait kapasitas baterai, jarak tempuh, dan harga yang kompetitif. 

Mekanisme pengadaan ini bertujuan menciptakan harga pasar yang lebih terjangkau dengan efisiensi produksi. 

“Untuk mempercepat pengurangan populasi motor tua di jalanan, program ini harus dilengkapi skema cash for clunkers, di mana pemerintah membeli motor berusia 10 tahun ke atas sebagai uang muka pembelian kendaraan listrik baru,” ujar Fabby.

Program konversi juga bisa difokuskan pada pengguna dengan intensitas tinggi, misalnya ojek online, kurir logistik, dan pekerja kawasan industri.