Keberhasilan Norwegia dalam mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle - EV) kerap dijadikan rujukan banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat fondasi kebijakan yang konsisten, sistem transportasi publik yang kuat, serta komitmen jangka panjang terhadap agenda iklim.
Communications Manager organisasi lingkungan Satya Bumi, Restu Diantina Putri, menilai Indonesia tidak bisa serta merta meniru kebijakan Norwegia secara mentah. Menurut dia, kedua negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan dorongan politik yang berbeda.
“Norwegia itu banyak privilege-nya dan faktor pendukungnya juga banyak. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang permasalahannya sangat kompleks,” kata Restu dalam podcast GreenTalks, Sabtu (13/6).
Ia menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan Norwegia yakni kepastian arah kebijakan. Pemerintah dan partai politik di negara tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya agenda iklim sehingga roadmap transisi energi dan kendaraan listrik tetap berjalan kendati terjadi pergantian pemerintahan.
“Siapapun yang berkuasa, roadmap-nya tetap dipakai. Itu menciptakan kepastian investasi dan publik juga percaya bahwa arahnya memang ke sana,” imbuhnya.
Selain konsistensi regulasi, Norwegia juga mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah lebih dahulu memastikan transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan fasilitas pesepeda nyaman digunakan sebelum mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik pribadi.
“Yang didorong duluan adalah penggunaan transportasi publik, sepeda, dan jalan kaki. Tapi ketika tetap memilih kendaraan pribadi, ya harus kendaraan listrik,” tandas Restu.
Restu menggarisbawahi, pendekatan tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih berfokus pada insentif pembelian kendaraan listrik tanpa diimbangi pembangunan sistem transportasi publik yang memadai.
Tantangan Hulu Hilir
Lebih jauh Restu mengatakan, diskusi mengenai kendaraan listrik selama ini masih didominasi isu hilir seperti penjualan, teknologi, dan daur ulang baterai. Padahal, Indonesia menghadapi persoalan di sisi hulu karena menjadi salah satu produsen utama nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik.
Ia pun mengungkapkan, eksploitasi nikel di sejumlah wilayah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, termasuk terhadap masyarakat adat.
Oleh karena itu, sambungnya, Satya Bumi mendorong konsep kendaraan listrik yang benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Organisasi tersebut bahkan diundang dalam Nordic EV Summit di Oslo, Norwegia, untuk membahas dampak produksi bahan baku baterai terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.
“Kita berharap konsumen di Eropa dan global juga punya pertimbangan sampai ke situ ketika membicarakan EV. Jadi benar-benar bersih dari hulu sampai hilir dan adil,” jelas Restu.
Indonesia Dinilai Memiliki Potensi Besar
Kendati menghadapi berbagai tantangan, Restu menilai perkembangan kendaraan listrik di Indonesia cukup menjanjikan. Penjualan EV meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan saat pasar masih berada pada tahap awal pada 2021.
Namun, ia menilai faktor keterjangkauan harga dan akses masih menjadi kendala utama. Karena itu, insentif pemerintah dinilai tetap diperlukan agar kendaraan listrik tidak hanya dinikmati kelompok menengah atas.
“Demokratisasi EV itu penting. Jangan sampai kendaraan listrik hanya menjadi simbol status sosial,” katanya.
Saat ini, automakers di pasar global hanya berfokus pada negara-negara Global North dalam penjualan kendaraan bersihnya, sementara untuk negara-negara Global South mereka tetap menjual kendaraan berbahan fosil. Dalam konteks transisi energi, ini tentu melanggar prinsip keadilan.
“Negara-negara produsen bahan baku seperti Indonesia sudah menjadi korban dari proses di hulu, melalui eksploitasi tambang nikelnya. Tapi kita tidak pernah mendapat dampak positif dari transisi energi tersebut," lanjut Restu.
Maka dari itu, selain insentif untuk kendaraan listrik, penerapan pajak tinggi untuk kendaraan kotor yang berbahan bakar fosil sama krusialnya.
"Tapi apakah pemerintah Indonesia berani? Sementara mereka masih tersandera kepentingan automakers ICE yang ingin mempertahankan status quo-nya?” tegas Restu.
Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan agar elektrifikasi transportasi benar-benar menghasilkan pengurangan emisi. Saat ini, bauran energi terbarukan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan Norwegia yang hampir seluruh pasokan listriknya berasal dari sumber energi bersih.
Restu menegaskan, keberhasilan transisi kendaraan listrik tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan kendaraan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung, mulai dari regulasi yang konsisten, infrastruktur pengisian daya, hingga transportasi publik yang terintegrasi.
“Pasar Indonesia sebenarnya sudah siap. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kendaraan listrik itu terjangkau, mudah diakses, dan benar-benar bersih dari hulu ke hilir,” pungkasnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
