Amerika Akan Setop Pembiayaan Proyek Energi Fosil di Luar Negeri

ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/PRAS/sa.
Presiden AS Joe Biden memerintahkan lembaga pemerintah federal menghentikan dukungan pendanaan untuk proyek-proyek energi fosil di luar negeri.
Penulis: Happy Fajrian
11/12/2021, 14.10 WIB

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memerintahkan lembaga-lembaga federal untuk menghentikan pembiayaan proyek-proyek yang terkait dengan bahan bakar fosil intensif emisi karbon di luar negeri dan fokus pada teknologi energi bersih.

Berdasarkan kabel diplomatik AS yang dikutip Reuters, pemerintahan Biden menginginkan keterlibatan pemerintah AS dalam proyek-proyek energi di masa depan harus bertujuan untuk mengakhiri dukungan keuangan untuk proyek energi batu bara dan proyek-proyek intensif karbon lainnya di luar negeri.

“Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan sebagian besar keterlibatan energi internasional AS mempromosikan energi bersih, memajukan teknologi inovatif, meningkatkan daya saing teknologi bersih AS dan mendukung transisi net zero,” tulis kabel diplomatik tersebut, dikutip Sabtu (11/12).

Namun ada pengecualian untuk kasus yang berkaitan dengan keamanan nasional, manfaat geostrategis, atau pengembangan/akses energi di mana tidak ada alternatif karbon yang lebih rendah dalam mencapai tujuan yang sama.

Kebijakan tersebut mendefinisikan proyek “karbon intensif” sebagai proyek yang intensitas gas rumah kacanya di atas ambang batas siklus hidup 250 gram karbondioksida per kilowatt jam dan termasuk batu bara, minyak atau gas.

Kebijakan tersebut melarang pemerintah AS membiayai proyek batu bara luar negeri yang tidak menangkap atau hanya menangkap sebagian emisi karbon. Namun memungkinkan lembaga federal untuk terlibat dalam pembangkitan batu bara hanya jika proyek tersebut menunjukkan penangkapan emisi penuh atau merupakan bagian dari penutupan bertahap yang dipercepat.

Ini mengecualikan proyek-proyek padat karbon karena dua alasan: mereka dianggap diperlukan untuk keamanan nasional atau alasan geostrategis, atau mereka sangat penting untuk memberikan akses energi ke daerah-daerah yang rentan.

Kebijakan tersebut meresmikan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perintah eksekutif dan panduan kebijakan sebelumnya dan ditegaskan kembali dalam forum multilateral seperti pertemuan G7 di Prancis pada Agustus dan KTT iklim PBB COP26 di Skotlandia pada akhir Oktober dan awal November.

Kelompok-kelompok lingkungan mengatakan kebijakan tersebut, yang telah lama mereka anjurkan, adalah langkah ke arah yang benar tetapi menciptakan celah yang dapat merusak tujuannya.

"Kebijakan ini penuh dengan pengecualian dan celah yang kurang jelas, dan dapat membuat pembatasan pembiayaan bahan bakar fosil ini sama sekali tidak berarti," kata pakar keuangan iklim Friends of the Earth, Kate DeAngelis.

Tren investasi berkelanjutan di pasar global menujukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai investor di seluruh dunia semakin menganggap pentingnya praktik investasi yang mengedepankan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG).

Laporan Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) 2018 menunjukkan total investasi berbasis ESG sudah melampui 30 miliar dolar AS, naik dari sekitar 22 miliar dolar AS pada 2016. Eropa menjadi lahan investasi berkelanjutan paling besar diikuti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia serta Selandia Baru.