Pemerintah Bangun Jaringan Listrik Bersih di Sulawesi dari Dana JETP

PLN
PLN telah rampungkan pembangunan PLTA Poso tahap 2 berkapasitas 200 MW, yang menjadikan sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan memiliki bauran EBT tertinggi di Indonesia sebesar 40%.
Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu
Editor: Happy Fajrian
26/1/2023, 18.36 WIB

Pemerintah berencana membuat proyek percontohan di Sulawesi untuk implementasi program kemitraan transisi energi berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disahkan pada ajang Agenda G20 pada November silam.

Proyek percontohan itu direalisasikan dalam bentuk jaringan listrik terintegrasi atau integrated grid yang mampu menyalurkan listrik dari sumber energi terbarukan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pembangunan proyek jaringan listrik itu merupakan salah satu alokasi pendanaan JETP selain agenda utama pensiun dini beberapa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Jawa dan Sumatera.

Rencana tersebut telah disampaikan kepada Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim, John Forbes Kerry pada Forum Ekonomi Dunia yang digelar di Davos, Swiss, pada awal Januari.

"Kemarin kami di Davos dengan John Kerry dan sudah minta pilot project untuk JETP di Sulawesi, yaitu akan dibuat integrated grid," kata Luhut saat menjadi pembicara di agenda Saratoga Invesment Summit 2023 pada Kamis (26/1).

Luhut mengatakan, proyek percontohan yang dibangun di Sulawesi itu berharap bisa menjadi fasilitas kelistrikan yang dapat menekan konsumsi listrik dari PLTU batu bara.

"Energi terbarukan yang ada di Sulawesi baik itu angin, solar panel, hidro power, dan geothermal. Itu akan diintegrasikan sehinga bisa mengurangi listrik PLTU di sana. Program harus kita jalankan," ujar Luhut.

Indonesia menyepakati pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau Rp 310 triliun. Dana ini akan dialokasikan untuk proyek pensiun dini PLTU dan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan.

Pendanaan ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, bersama sejumlah negara G7 lainnya seperti Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, serta Norwegia, Denmark, dan negara Uni Eropa lainnya. Dana tersebut akan disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman lunak, dan pinjaman komersial.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu