Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) akan memfokuskan rencana investasi di lima area utama termasuk jaringan transmisi, pensiun dini PLTU, dan pengembangan energi terbarukan.
Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri mengatakan saat ini tim sedang menyusun rencana investasi alias Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dokumen ini rencananya akan diluncurkan pada 16 Agustus mendatang dengan fokus rencana di lima area utama.
“Pengambilan keputusan memang bukan ada di kami. Ini melibatkan lintas kementerian,” ujarnya.
Dithri mengatakan mengatakan kelima area tersebut yakni pengembangan jaringan transmisi, pensiun dini PLTU batu bara, pengembangan energi baru terbarukan (ETB) tipe baseload dan variable, serta membangun rantai pasok energi terbarukan. Saat ini, Sekretariat JETP juga sedang menyiapkan peta jalan untuk setiap area yang akan mengerucut ke setiap proyek, rencana pendanaan, dan kebijakan yang diperlukan.
Dithri mengatakan tantangan transisi energi kita saat ini adalah kelebihan pasokan yang berasal dari pembangkit berbasis energi fosil. Oleh karena itu, rencana pensiun dini PLTU menjadi sangat krusial. Sektor transmisi juga sangat penting untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia yang membutuhkan investasi tinggi.
Sekretariat JETP yang baru dibentuk pada 16 Februari 2023 ini dipimpin oleh Edo Mahendra, Penasihat Khusus Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat JETP didukung oleh lima kelompok kerja yang berasal dari lembaga independen.
Kelima kelompok kerja ini memiliki tugas yang berbeda-beda mulai dari soal teknis, kebijakan, pendanaan, transisi berkeadilan, serta elektrifikasi dan efisiensi energi. International Energy Agency (IEA) berperan sebagai ketua Pokja Teknis yang didukung oleh IESR, Rocky Mountain Institute (RMI), Bank Dunia, dan PT PLN.
Sementara itu, Pokja Kebijakan dipimpin oleh World Bank, sedangkan Pokja Pendanaan diketuai oleh Asian Development Bank. Organisasi global UNDP memimpin untuk Pokja Transisi Berkeadilan, dan World Resource Institute sebagai ketua Pokja Elektrifikasi dan Efisiensi Energi.
Sebelumnya, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pendanaan JETP naik 8,4% menjadi US$ 21,7 miliar dari sebelumya US$ 20 miliar. Pemerintah bersama International Partners Group (IPG) telah mengidentifikasi dukungan pendanaan JETP dari pendanaan publik sebesar US$ 11,7 miliar dan pendanaan komersial sebesar US$ 10 miliar.
Dadan mengatakan, sumber pendanaan publik diberikan dalam bentuk hibah, dana bantuan teknis, pinjaman lunak dan jaminan pinjaman. Sedangkan pendanaan komersial akan difasilitasi oleh aliansi perbankan swasta di bawah GFANZ dalam bentuk pinjaman komersial. GFANZ terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.