Kabupaten di Jantung Sulawesi Sebulan Darurat Banjir
Di antara lebih dari 20 kabupaten/kota yang mengalami banjir di Sulawesi sebulan belakangan, Luwu Utara tercatat sebagai yang terparah. Kabupaten di tengah-tengah Pulau Sulawesi tersebut berstatus darurat bencana banjir sejak pertengahan Mei lalu.
Berdasarkan informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir besar di Luwu Utara dipicu oleh tingginya intensitas dan durasi hujan di wilayah hulu sungai.
Sungai Benuang yang meluap membawa gelondongan kayu dan sedimen lumpur ke area pemukiman warga pada tengah Mei lalu. Material-material itu diduga berasal dari wilayah pegunungan. Citra satelit Google Earth menunjukkan bukaan hutan yang masif di wilayah tersebut.
Sebanyak tujuh kecamatan, yaitu Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke Barat, Malangke, Mappedeceng, Bone-Bone, serta Tanalili, terendam banjir. Ada 3.557 kepala keluarga atau 12.307 warga yang terdampak.
Saat ini, wilayah terdampak masih dalam proses pemulihan. Per 6 Juni, BNPB melaporkan sebanyak 110 warga masih mengungsi, sedangkan sebagian besar bertahan di rumah masing-masing. Sejauh ini, tidak ada laporan korban meninggal dunia.
Kondisi di Luwu Utara kembali memburuk pada awal Juni. Hujan deras yang melanda wilayah itu pada 4 Juni kembali meningkatkan debit air sungai dan menimbulkan genangan setinggi 10-40 cm di sejumlah desa. Padahal per 1 Juni, genangan air dilaporkan sudah mulai surut.
Merujuk pada data BNPB, sepanjang 1 Mei hingga 6 Juni 2026, terjadi 36 kejadian banjir dan tanah longsor di lebih dari 20 kabupaten/kota di Sulawesi. Banjir di Luwu Utara tercatat paling berdampak luas.
Situasi di Sulawesi ini mengingatkan pada bencana banjir dan longsor di Sumatra. Namun, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana BNPB Abdul Muhari mengatakan, dampak banjir di Sulawesi, termasuk di Luwu Utara, tidak separah di Sumatra.
“Tidak (seperti Sumatra), banjir di Luwu dampaknya lokal,” kata Abdul kepada Katadata, pada Selasa (9/6). Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatra akhir tahun lalu berdampak pada 54 kabupaten dan kota. Catatan BNPB, bencana tersebut mengakibatkan 1.207 warga meninggal dunia dan 137 warga lainnya hilang.
Menurut Abdul, Luwu Utara masih dalam status Tanggap Darurat hingga 16 Juni. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bersama Dinas Pekerjaan Umum masih melakukan perbaikan darurat tanggul, serta distribusi air bersih untuk masyarakat terdampak.
Sejauh ini, penanganan bencana disebut masih terkendali. “Sejauh ini cukup, karena ada dukungan langsung dari BNPB sesuai kebutuhan di lapangan,” ucapnya.
Laporan per awal Juni, banjir di Luwu Utara menyebabkan terendamnya lebih dari tiga ribu rumah. Selain itu, kerusakan sepuluh fasilitas kesehatan, 34 rumah ibadah, 27 sekolah dasar, dan delapan kantor desa. Kerusakan juga terjadi pada infarastuktur dasar seperti jalan, tanggul, dan jembatan, serta lahan pertanian dan perkebunan.
Gelondongan kayu masih menumpuk di beberapa titik, seperti di Desa Beringin Jaya, Desa Limbong Wara, serta Desa Pombakka dan perlu segera ditangani agar tidak menyumbat aliran air.