Pemadaman Bergilir Kalimantan, Ironi Krisis Listrik di Lumbung Batu Bara

Setelah jaringan Sumatra dan Jawa-Bali, kini giliran Kalimantan dilanda pemadaman listrik. Ironisnya, wilayah ini merupakan penyumbang terbesar produksi batu bara nasional, bahan bakar utama pembangkit listrik yang memasok jaringan di seluruh Indonesia.

Pemadaman bergilir dilaporkan terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah sejak akhir Juni 2026. Gangguan tersebut diperkirakan baru pulih sepenuhnya pada September mendatang.

Keempat provinsi itu menyumbang sekitar 82 persen produksi batu bara nasional atau setara 659 juta ton pada 2024.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kalimantan Timur menjadi produsen batu bara terbesar dengan produksi 368 juta ton, disusul Kalimantan Selatan 237 juta ton, Kalimantan Tengah 39 juta ton, dan Kalimantan Barat 15 juta ton.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman mengatakan, pemadaman di Kalimantan tidak bisa dipandang semata sebagai gangguan pasokan listrik bagi masyarakat.

Meski PLN menyatakan pemadaman dipicu gangguan teknis pembangkit dan kerusakan jaringan, menurut Janang hal itu tidak menghapus tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan listrik yang andal sekaligus memenuhi hak dasar masyarakat, terutama di daerah penghasil batu bara.

"Kami mendesak pemerintah menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang andal dan berkelanjutan, serta menghentikan normalisasi pemadaman bergilir akibat gagalnya pengelolaan sistem kelistrikan," kata Janang dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (9/7).

Mewakili Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan, Janang juga meminta pemerintah mengungkap penyebab krisis kelistrikan tersebut secara terbuka.

Menurut dia, hal itu dapat dilakukan melalui audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan tata kelola kelistrikan. Hasil audit pun harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas negara.

Koalisi juga mendesak pemerintah mempercepat pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tua dan beralih ke sumber energi yang dinilai lebih aman bagi masyarakat, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan mikrohidro berbasis komunitas.

Senada, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur Martinus Sihombing menilai skema co-firing biomassa yang ditawarkan pemerintah masih mempertahankan ketergantungan pada PLTU sehingga belum menjadi solusi jangka panjang.

Selain berpotensi memunculkan persoalan lingkungan baru, ketersediaan biomassa di berbagai daerah juga dinilai belum mampu menggantikan target penggunaan batu bara hingga 30 persen dari kebutuhan bahan bakar pembangkit.

Martinus menilai pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional dengan mengutamakan pemenuhan hak masyarakat dan ketahanan energi di daerah penghasil sumber daya.

Menurut dia, pemadaman bergilir menunjukkan bahwa eksploitasi batu bara selama puluhan tahun belum mampu menjamin kedaulatan energi bagi masyarakat Kalimantan. Di Kalimantan Timur, misalnya, sekitar 5,4 juta hektare dari total 12,7 juta hektare daratan telah dialokasikan untuk pertambangan batu bara.

"Energi itu justru lebih diprioritaskan untuk kepentingan industri dan pasar, bukan keselamatan serta kebutuhan warga," ujarnya.