BMKG Waspadai Super El Nino, Risiko Kemarau dan Suhu Panas Berkepanjangan

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.
Warga mengisi galon dengan air bersih yang disalurkan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang di Jabungan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Senin (3/8/2026). Fenomena El Nino berisiko memperpanjang kemarau tahun ini.
4/8/2026, 14.53 WIB

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan risiko El Nino yang sangat kuat alias super El Nino. Fenomena ini berisiko menyebabkan kemarau dan suhu panas yang berkepanjangan. 

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan, berdasarkan data Mei-Juli, anomali suhu permukaan laut Samudra Pasifik menunjukkan El Nino sudah berada di level kuat. 

“El Nino dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) +1,59 berada pada posisi kuat, yang berpotensi menjadi sangat kuat,” kata Faisal, dalam dialog bertajuk Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat, di Jakarta, Selasa (4/8).

El Nino bisa saja aktif hingga Mei 2027.  “Tapi bukan berarti kita kemarau sampai Mei,” ujarnya. Curah hujan rendah dan sangat rendah umumnya terjadi pada Agustus-September. Sedangkan musim hujan dimulai pada Oktober atau November 2026. 

Faisal menjelaskan bahwa El Nino kuat atau sangat kuat berisiko membuat kemarau lebih panjang, curah hujan turun, hingga melonjaknya suhu udara. Suhu udara yang lebih panas kemungkinan bertahan hingga 2027. 

Dampaknya akan terasa di berbagai aspek, mulai dari sektor sumber daya air, kehutanan, energi, kesehatan, ekonomi, hingga pangan. Catatan BMKG, seluas 2,4 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia hangus saat El Nino sangat kuat pada 2015 dan 1,16 juta hektare saat El Nino kuat pada 2023.

Pemerintah Rumuskan Respons Kebijakan Antisipasi EL-Nino

BMKG bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan kementerian/lembaga terkait telah merumuskan respons kebijakan untuk berbagai sektor guna menghadapi El Nino 2026.

“Dokumen tidak hanya mengidentifikasi risiko, tapi memetakan sebaran dampak dan merumuskan arah respons dalam empat klaster pembangunan utama,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo.

Teguh memaparkan, penurunan curah hujan memunculkan risiko kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan, serta penurunan produktivitas pertanian terutama padi, serta perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. 

Respons yang disiapkan antara lain operasi pemadaman dan modifikasi cuaca, aktivasi sumur bor, penyaluran benih tahan kekeringan, perbaikan irigasi, dan perlindungan petani melalui asuransi pertanian. 

Penurunan curah hujan juga mengancam ketersediaan air baku dan menekan kinerja pembangkit listrik tenaga air (PLTA) maupun pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM).

“Respons yang diperlukan dapat mencakup pengerukan dan pemeliharaan infrastruktur tabungan air, konservasi daerah aliran sungai, dan operasi modifikasi cuaca,” ujar Teguh.

Kondisi kering juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Selain rentan menimbulkan gangguan pernapasan akibat polusi udara yang tak tersaring oleh hujan, suhu tinggi dan perubahan tingkat kelembapan juga mendorong berkembangnya penyakit seperti malaria dan demam berdarah.

“Pencegahan di sektor kesehatan difokuskan pada penguatan surveilans penyakit sensitif iklim, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, jaminan pasokan air bersih di fasilitas pelayanan kesehatan, dan komunikasi risiko kepada masyarakat,” ucap Teguh.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas