Hadapi Krisis Iklim, Pemerintah Rencanakan Produksi Beras Hijau

Pemerintah berencana mengembangkan green rice atau beras hijau, untuk menekan dampak lingkungan dari produksi pangan di tengah perubahan iklim. Beras hijau adalah beras yang cara produksinya dibuat lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan sehingga memiliki emisi karbon yang lebih rendah. 

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, konsep green rice serupa intensifikasi lahan sawah untuk meningkatkan hasil panen dengan cara berkelanjutan.

“Green rice itu memproduksi beras di luas lahan yang sama dengan hasil panen yang lebih tinggi, tapi menghasilkan lebih sedikit emisi metana,” kata Mari, dalam diskusi di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10). 

Mari mengatakan penurunan emisi metana itu karena penggunaan pupuk kimia dan air yang lebih sedikit, serta pemanfaatan kembali limbah-limbah pertanian untuk kompos. 

Sebagai informasi, gas metana muncul dalam aktivitas pertanian ketika air yang terlalu banyak menggenangi sawah, sehingga memicu dekomposisi anaerobik atau penguraian bahan organik tanpa oksigen oleh mikroorganisme.

Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kemudian mengatakan, praktik green rice juga bisa menghasilkan kredit karbon. Konsep ini sudah terbukti di negara lain, salah satunya Vietnam. 

Seperti tanaman lain, misalnya kelapa sawit, kopi, kokoa, yang sudah memiliki aturan atau standar keberlanjutan, beras hijau juga rencananya akan demikian. 

Model Pertanian Inclusive Closed Loop Alias Gotong Royong

Praktik pertanian yang lebih peka terhadap kondisi lingkungan telah terbukti mampu meningkatkan penghasilan para petani. 

Anggota Dewan Partnership for Sustainable Agriculture Indonesia (PISAgro) Raoul Oberman mengatakan, sekitar 2,5 juta petani yang tergabung dalam kemitraan PISAgro telah menuai hasil dari implementasi model pertanian inclusive closed-loop. 

Dia memberi contoh, ribuan petani kelapa sawit mulanya hanya mengelola pohon-pohon tua, mencapai hasil panen sedikit, dan tidak ada bank yang berkenan memberikan pendanaan. Kondisinya berubah drastis lima tahun kemudian, saat petani memiliki sertifikat lahan dan menerapkan proses produksi yang memadai. 

“Penggunaan air yang lebih sedikit, pupuk yang lebih sedikit, dapat meningkatkan penghasilan mereka hingga tiga kali lipat,” kata Raoul. 

Hal itu juga didorong melalui sistem yang menggabungkan seluruh stakeholder meliputi pemerintah, perusahaan penyedia teknologi atau peningkatan kapasitas, lembaga keuangan, penyedia asuransi pertanian, juga offtaker bekerja sama dengan para petani.

Tak hanya berlaku untuk kelapa sawit, sistem ini juga bisa diterapkan untuk komoditas lain seperti padi, karet, kakao, kopi, jagung, dan lain sebagainya. 

 “Para offtaker mengatakan, kami yang membeli hasilnya, mereka meyakinkan bank untuk memberikan pinjaman, sementara pemasok menyediakan bibit yang baik serta pelatihan,” ucapnya.

Raoul mengatakan, saat ini pihaknya baru menggaet 2,5 juta petani dari sekitar 30 juta petani di Indonesia. 

“Mengetahui pemerintah menyerukan upaya untuk meningkatkan intensifikasi, kami percaya bahwa penerapan semangat gotong royong dari bawah ini, menempatkan petani kecil sebagai pusat, akan bersifat jangka panjang, berkelanjutan, dan berdampak,” ujarnya. 

Dari perspektif investor, CEO GenZero Frederick Teo mengatakan bahwa praktik yang ramah lingkungan membuat petani lebih berhemat, sekaligus memunculkan peluang kredit karbon dari penurunan emisi metana.

“Jadi, ini seperti pengembalian modal (payback). Juga, dapat digunakan sebagian hasilnya untuk membayar dan memberi insentif kepada petani untuk beralih,” ujar Frederick.

Kondisi water stress atau ketika permintaan air melebihi ketersediaannya, cenderung membuat petani beralih dari tanaman pangan seperti padi menuju kelapa sawit. Sebab, kelapa sawit membutuhkan lebih sedikit air dan produknya 2-3 kali lipat lebih bernilai.

“Apa yang terjadi kalau ini meluas di Asia? Sebagai region, kita akan memiliki masalah ketahanan pangan,” ucapnya.