PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (PP) menargetkan pendapatan usaha tahun ini sekitar Rp 30 triliun. Target tersebut sejalan dengan sejumlah proyek garapan PP yang akan selesai di 2019. PP juga tengah mengerjakan proyek senilai Rp 140 triliun.
Direktur Utama PP Lukman Hidayat mengatakan, total proyek tahun ini tersebut terdiri dari 100 proyek yang aktif, yang terdiri dari proyek properti, infrastruktur, dan energi. "Ada proyek properti, infrastruktur, dan energi. Ada juga proyek investasi dan reguler," kata Lukman di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Jumat (8/2).
Salah satu proyek yang tengah dikerjakan oleh mereka yaitu pembangunan Bandara Kulon Progo yang total investasinya mencapai Rp 7 triliun. Lukman mengungkapkan, proyek tersebut merupakan proyek terbesar yang dipegang PP saat ini yang ditargetkan akan selesai tahun ini.
(Baca: Sarinah, PP, dan Waskita Kongsi Mengembangkan Komplek Komersial)
Melalui anak usahanya, PT PP Property Tbk., PP juga tengah mempersiapkan penggarapan hunian terintegrasi alias transit oriented development (TOD) di beberapa wilayah. Lukman memperkirakan dapat menggarap TOD di Juanda dan Tanah Abang tersebut tahun ini. Sedangkan TOD Manggarai diperkirakan konstruksinya dapat mulai berjalan tahun depan.
Lukman mengungkapkan, pembangunan TOD Manggarai ini menunggu PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) memindahkan bengkel lokomotif atau deponya ke tempat yang baru. "Setelah depo kereta sudah pindah ke sana TOD Manggarai konstruksinya (dimulai) tahun depan," kata Lukman.
Anak usaha PP tersebut juga memiliki rencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019. Kali ini, mereka menawarkan obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800 miliar. Rencana penerbitan ini, merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I PP Properti dengan total nilai emisi sebesar Rp 2 triliun. Ada pun, pada tahap pertamanya, telah mereka terbitkan tahun lalu dengan nilai sebesar Rp 665,5 miliar.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja perusahaan sekitar 44%, digunakan untuk modal kerja perusahaan, sekitar 22% akan digunakan untuk pembayaran sebagian cicilan investasi tahun sebelumnya dan penggantian kas perseroan yang digunakan untuk pembelian lahan di Pulau Jawa dari pihak ketiga.
(Baca: PP Properti Siap Terbitkan Obligasi Berkelanjutan Tahap II sebesar Rp )