Penggunaan Sistem Keuangan Nontunai Turut Kurangi Kemiskinan

Mulai tahun ini, pemerintah mengubah sistem pemberian bantuan bagi masyarakat miskin. Setelah menggunakan sistem subsidi harga dan penyerahan bantuan seperti beras miskin (raskin) secara langsung, pemerintah sekarang menyalurkan bantuannya secara non-tunai dengan menggunakan jasa sektor keuangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, salah satu langkah pemerintah untuk mempercepat peningkatan inklusi keuangan adalah melalui perubahan sistem bantuan pemerintah. Apalagi, penyaluran bantuan pemarintah selama ini tidak melibatkan sektor jasa keuangan sehingga inklusi keuangan belum meningkat signifikan.

"Jadi mulai tahun ini kami ubah satu per satu jenis bantuan pemerintah yang sistem sebelumnya, menjadi bantuan yang menggunakan sistem keuangan. Sistem nontunai tapi disalurkan melalui bank atau kartu," ujar Bambang di Jakarta, Senin (22/5).

(Baca: Pemerintah Akan Salurkan Subsidi Pangan untuk 17,7 Juta Warga Miskin)

Selain meningkatkan inklusi keuangan, sistem baru ini juga akan menurunkan angka kemiskinan. Menurut Bambang, sistem bantuan berupa kartu yang dihubungkan dengan sektor jasa keuangan akan membuat pemerintah memiliki data 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah secara lebih akurat. Selain itu, disedikan ruang bagi masyarakat untuk menabung.

Sistem nontunai ini juga digunakan bukan semata-mata untuk meningkatkan jumlah nasabah perbankan, tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan bantuan pemerintah, maka, pendapatan masyarakat akan meningkat.

Masyarakat pun bisa didorong untuk mulai menabung. Kemudian, dengan adanya akses ke sektor keuangan, masyarakat juga dapat mengambil Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit mikro lain untuk digunakan di sektor produktif. (Baca: Bank Dunia Kucurkan Pinjaman Rp 2,7 Triliun untuk Perluas Bansos)

Jadi, sistem ini diklaim bisa memperoleh dua manfaat secara bersamaan. "Diharapkan ini juga bisa meningkatkan inklusi keuangannya sendiri, di samping menurunkan kemiskinan," ujar Bambang, sembari mengingatkan target inklusi keuangan pada tahun 2019 mencapai 75 persen.

Bambang menambahkan, beberapa program yang telah dijalankan oleh pemerintah adalah uji coba pemberian bantuan berupa raskin dengan melalui  voucher. Pemerintah tidak lagi menyerahkan beras secara langsung yang berpotensi salah sasaran, melainkan memberikan dana untuk pembelian beras sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing.

(Baca: Ekonomi Membaik, Bank Dunia Ramal Kemiskinan di Indonesia Susut)

Selain itu, pemerintah tengah merencanakan pembuatan tabungan Pos. Program ini adalah menjadikan agen pos yang tersebar di Indonesia untuk bekerja sama dengan perbankan agar bisa menjadi sarana untuk membuka akses masyarakat ke sektor keuangan. Bambang menyakinkan, tabungan pos ini tidak akan menjadi kompetitor perbankan, khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menyasar masyarakat desa.

Ia juga menyatakan, pemerintah akan mendorong teknologi digital, terutama penyedia jasa financial technology (fintech) untuk dapat meningkatkan inklusi serta literasi keuangan masyarakat Indonesia. "Tahun ini kami akan percepat bantuan ke tarif listrik, elpiji 3 kilogram, dan beras ini harapannya tahun ini sudah seluruh Indonesia," ujar Bambang.