Ketika masyarakat tengah menikmati liburan akhir tahun ini, para pegawai pajak justru harus bekerja lembur untuk menggenjot penerimaan pajak agar mencapai target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga berharap adanya lonjakan peserta pengampunan pajak (tax amnesty) jelang penutupan periode kedua program tersebut pada akhir Desember ini.
Dalam tiga hari ke depan, DJP telah menginstruksikan pegawainya untuk bekerja hingga malam. Bahkan, pada hari terakhir periode kedua amnesti pajak yaitu 31 Desember nanti, pegawai pajak bakal bekerja hingga lewat tengah malam.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, selama tiga hari ke depan pegawai pajak akan bekerja dalam tiga shift hingga pukul 21.00 WIB. Lalu, pada Sabtu, 31 Desember nanti, pegawai pajak akan bekerja sehari penuh hingga berganti tahun. Tujuannya mengantisipasi melonjaknya peserta tax amnesty, seperti terjadi saat berakhirnya periode pertama pada pengujung September lalu.
Sejauh ini, pencapaian periode kedua program tax amnesty memang terbilang seret. Sebagai perbandingan, pada periode pertama lalu, Ditjen Pajak berhasil meraup dana tebusan sebesar Rp 97,2 triliun. Dana tersebut merupakan akumulasi duit tebusan, pembayaran tunggakan, dan penghentian bukti permulaan.
Namun, hingga empat hari jelang penutupan periode kedua ini, dana tebusan cuma naik Rp 6,8 triliun menjadi Rp 104 triliun. Yoga mengakui rendahnya realisasi dan perolehan dana tebusan pada periode kedua ini.
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah terpecahnya konsentrasi pegawai pajak lantaran harus mengurus program tax amnesty dan mengejar penerimaan pajak secara keseluruhan. Ke depan, instansinya ingin menggencarkan sosialisasi melalui lebih banyak asosiasi.
“Tahap kedua ini, teman-teman di DJP agak terpecah konsentrasinya karena harus mengamankan penerimaan juga. Tahap ketiga kami akan tingkatkan lagi,” ujar Yoga kepada Katadata, Selasa (27/12). (Baca juga: Penerimaan Pajak Minim Ganjal Kenaikan Peringkat Kredit Indonesia)
Menurunnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti tax amnesty di periode kedua ini dirasakan Yossep, Fiskus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit, Jakarta. Saat ini, dia mengaku hanya menangani sekitar 50 berkas dalam sehari, lebih sedikit dibanding akhir periode I tax amnesty yang bisa mencapai 60 berkas. Adapun jumlah peserta tax amnesty mencapai 150 wajib pajak dalam sehari.
Secara jumlah, Yossep menuturkan, peserta dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah yang paling stabil mengikuti pengampunan pajak. Di luar itu, ada juga peserta yang melaporkan kembali sebagian hartanya karena lupa dilaporkan pada tahap pertama. “Tapi harta yang dilaporkan di tahap keduanya lebih sedikit, sebagian besar sudah dilaporkan di periode sebelumnya,” ujarnya.
Hingga 28 Desember ini, harta yang dilaporkan dalam program tax amnesty mencapai Rp 4.137 triliun. Pencapaian itu terdiri dari deklarasi dalam negeri Rp 2.995 triliun, deklarasi luar negeri Rp 1 triliun, dan repatriasi Rp 141 triliun. Jumlah tersebut didapat dari 549 ribu Surat Penyertaan Harta (SPH).
(Baca juga: Ikut Tax Amnesty, Cuma 1 Persen WNI di Singapura Pulangkan Harta)
Sementara itu, penerimaan dari duit tebusan, pembayaran tunggakan, dan penghentian bukti permulaan tercatat sebesar Rp 104 triliun. Namun, untuk duit tebusan saja baru mencapai Rp 98,9 triliun dari target Rp 165 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.
Secara rinci, duit tebusan terbesar berasal dari wajib pajak orang pribadi non Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar sebesar Rp 83 triliun, lalu diikuti badan non UMKM Rp 11,2 triliun, orang pribadi UMKM Rp 4,43 triliun, dan badan UMKM Rp 298,6 miliar.
Demi meningkatkan penerimaan di periode ketiga tax amnesty, Yoga menjelaskan, beberapa langkah sudah diupayakan DJP. Pertama, menyurati 204.125 wajib pajak yang diketahui belum melaporkan hartanya secara benar dan tidak mengikuti pengampunan pajak. Dalam catatannya, wajib pajak tersebut hanya melaporkan 212.270 data harta di surat pemberitahuan (ST) tahunan pajak penghasilan (PPh). Padahal, berdasarkan data DJP, semestinya terdapat 2 juta item harta yang dilaporkan.
(Baca juga: Surat Tax Amnesty Meresahkan, Ditjen Pajak: Abaikan Kalau Tak Benar)
Kedua, meningkatkan sosialisasi dan kerja sama dengan asosiasi terkait. Ketiga, evaluasi secara rutin untuk mengetahui besaran wajib pajak dari profesi tertentu yang belum mengikuti amnesti pajak. “Setelah evaluasi, kami tanya terus mereka (wajib pajak dari profesi tertentu), mau ikut amnesti pajak tahap kedua atau tidak? Nah, itu keputusan mereka,” kata Yoga.