KATADATA - Dorongan pembentukan induk usaha (holding) Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin menguat. Kali ini, dorongan tersebut datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Ia menyarankan kepada BPD untuk berhimpun membentuk holding agar bisa saling bersinergi, sehingga investasi dan modal yang dimiliki dapat digunakan lebih tepat.
“Kalau BPD mau bangun holding bisa saling membantu, bisa saling memudahkan,” ujar Jokowi dalam sebuah forum dialog publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta,Rabu (30/3). Selain bersinergi untuk meningkatkan daya saing, holding BPD akan mempermudaj pencarian modal dan investasi.
Meski begitu, dia menyadari pembentukan induk usaha BPD tidak mudah. Sebab, tergantung dari kemauan para pemilik bank tersebut, yang notabene adalah gubernur di masing-masing provinsi. Untuk itu, perlu adanya kajian yang tepat sehingga pembentukan holding BPD bisa direalisasikan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad sependapat dengan keinginan Jokowi. Menurut dia, BPD di masing-masing daerah perlu membentuk induk usaha untuk meningkatkan daya saing. "Kami memang inginnya ke arah situ, ini sudah lama. Kalau pemerintah mendorongnya begitu, saya kira semua harus dipersiapkan secara baik," ujarnya.
(Baca: Penurunan Bunga Secara Cepat Dapat Ganggu Perbankan)
Namun, Muliaman mengakui, pembentukan holding BPD ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu ada strategi yang tepat agar BPD yang ada mau berhimpun dalam sebuah induk usaha.
Saat ini, OJK masih menggodok strategi untuk merealisasikan rencana tersebut. OJK juga telah mengunjungi beberapa pemerintah daerah. Ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan. Menurut Muliaman, salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Tentu saja opsi itu bukan satu-satunya,” katanya.
(Baca: Pemerintah Targetkan Bentuk Dua Holding BUMN Tahun Ini)
Sekadar informasi, saat ini Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) memang telah menggunakan jaringan teknologi dan fasilitas bersama. Yaitu BPD Net Online yang merupakan fasilitas transfer antar-semua BPD di Indonesia secara realtime.
(Baca: Berebut Dana dengan Pemerintah, BI Nilai Likuiditas Bank Cukup)
Selain itu, Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda) di masing-masing BPD telah menjadi satu. "Artinya model lain dari holding sudah mulai," ujar Muliaman. Tapi dengan komitmen dan dukungan pemerintah, dia optimistis model induk usaha BPD akan lebih konkrit ketimbang sekadar membangun jaringan teknologi bersama atau membuat produk yang sama.