Pemerintah Siapkan Program Pinjaman Tanpa Bunga untuk Rumah Tangga
Pemerintah bakal kembali meluncurkan program untuk mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya, memberikan pinjaman tanpa bunga untuk rumah tangga.
"Ini sedang disiapkan pemerintah di luar skema yang sudah ada," kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (6/8).
Kendati demikian, ia tak menjelaskan secara detail mengenai program baru tersebut. Namun, program itu bertujuan agar rumah tangga dapat mengakses pinjaman lebih murah.
Selain program tersebut. Prastowo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah memfinalisasi tambahan bantuan tunai untuk pemegang kartu sembako, bansos produktif, hingga pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Pemerintah juga akan memberikan tambahan beras kepada peserta program keluarga harapan.
"Jadi ini luar biasa pemerintah all out," ujarnya.
Dengan adanya beberapa program baru, maka akan ada tambahan anggaran Rp 111,7 triliun untuk biaya perlindungan sosial Covid-19. Dalam bahan paparan Prastowo, dana tersebut terdiri dari tambahan Rp 8,3 triliun untuk PKH, Rp 15,5 triliun untuk kartu sembako, Rp 6,9 triliun untuk diskon listrik, Rp 32,4 triliun dalam bentuk bansos tunai non-Jabodetabek, Rp 6,9 triliun untuk bansos sembako Jabodetabek, Rp 31,8 triliun bantuan langsung tunai dana desa, dan Rp 10 triliun untuk program kartu prakerja.
Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran tersebut disalurkan dalam bentuk PKH Rp 37,4 triliun, dana sembako Rp 43,6 triliun, bantuan sosial Jabodetabek Rp 6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp 32,4 triliun, program kartu prakerja Rp 20 triliun, diskon listrik Rp 6,9 triliun, logistik, pangan dan sembako Rp 25 triliun, dan BLT Dana Desa Rp 31,8 triliun.
Tak hanya perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan dana Covid-19 untuk biaya kesehatan Rp 87,55 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, bantuan UMKM Rp 123,46 triliun, pembiaayan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga & pemda Rp 106,11 triliun.