Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, Kementerian BUMN Bersama manajemen IFG sedang mengkaji secara intensif rencana tersebut. Yang jelas, kata dia, integrasi Dapen BUMN bertujuan mengamankan aset para pensiunan BUMN dari tindakan korupsi.
“(Kami) ingin memastikan aset yang dikembangkan aman, tak digunakan untuk investasi yang tidak-tidak,” ujar Tiko panggilan akrab Kartika saat ditemui wartawan di kawasan Hotel The Ritz Carlton.
Pengelolaan dana pensiun BUMN dalam satu payung perusahaan, kata dia, juga menjaga pertumbuhan aset dan liabilitas. Upaya ini perlu dilakukan agar dapen BUMN tidak mengikuti jejak kasus PT Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.
Ia menyebut, pengelolaan dana pensiun saat ini masih terpecah-pecah. Misalnya, Telkom memiliki dana pensiun sendiri, Bank Mandiri juga mengelola dana pensiun, begitu pula dengan BRI. “Jadi kami akan pelan-pelan gabungkan," katanya.
(Tim Riset Katadata)