Jokowi Minta Bank Genjot Sistem KUR Klaster Agar Jangkau Banyak UMKM
Presiden Joko Widodo hari ini menyaksikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 4,8 triliun kepada 1,39 juta debitur. Penyaluran dilakukan dengan sistem klaster untuk memudahkan perbankan.
Jokowi mengatakan sistem ini akan meningkatkan nilai penyaluran KUR dan mengurangi risiko kredit macet secara bersamaan. Presiden berharap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM akan semakin dimudahkan.
"Artinya, dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas, sehingga yang meminjamkan uang juga yakin bahwa yang yang dipinjamkan itu bisa kembali," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (19/12).
Penyaluran KUR bersistem klaster menyasar kelompok masyarakat sesuai dengan jenis usahanya. Dana disalurkan kepada offtaker atau pembeli berupa koperasi produksi yang langsung membeli barang pelaku UMKM maupun petani.
Setelah melakukan pembelian, koperasi akan menjual barang-barang tersebut kepada jaringan distribusi yang lebih besar.
Jokowi mencontohkan, ada pesantren yang mendapatkan kredit untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan sayur. Produknya akan dijual oleh usaha lain yang memiliki jaringan besar.
Lalu ada pula pinjaman Rp 50 miliar kepada sekelompok usaha pertanian kopi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. "Jadi (bank) tidak lagi mengurusi pinjaman Rp 10 juta, tapi Rp 50 miliar kemudian dibagi-bagi," katanya.
Jokowi meminta agar penyaluran KUR bersistem klaster agar diperbanyak oleh pihak perbankan. Menurutnya, hal tersebut dapat merealisasikan target minimal penyaluran kredit ke sektor UMKM sebesar 30% lebih cepat.
Kementerian Koperasi dan UKM mendata saat ini penyaluran KUR masih didominasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yakni hampir 70%. Sementara itu, kontribusi segmen UMKM BRI ke total kredit sudah lebih dari 84%.
Jokowi juga berharap perbankan lain mau masuk untuk membiayai UMKM. "Kalau kita urus yang kecil-kecil jadi menengah, yang menengah kita urus jadi gede, ini yang akan mendorong ekonomi kita tumbuh dengan baik dan berkeadilan," kata Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong penyaluran KUR dengan sistem klaster. Pasalnya, sistem kluster membuat risiko penyaluran KUR lebih terukur lantaran ada agregator.
"Sehingga seluruh produk UMKM masuk dalam ekosistem dengan produk yang mempunyai pasar yang jelas," kata Airlangga.