Rencana menjadikan Unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk, atau BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) terus bergulir. Perusahaan saat ini sedang proses uji tuntas (due diligence) untuk mengakuisisi bank syariah.
Aturan perihal mendirikan bank umum syariah (BUS) tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 12/2023 mengenai kewajiban pemisahan atau spin-off UUS. Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyebut target uji tuntas ini diharapkan akan selesai pada April 2024.
Nixon menegaskan, proses spin off BTN Syariah tidak bisa dipercepat karena Bank BTN bakal meluncurkan perusahaan syariah baru. Berdasarkan kajian dari konsultan, Nixon menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk spin-off sendiri tidak mencukupi. Kabar yang mencuat, belakangam Bank Muamalat santer terdengar sebagai kandidat paling kuat diakuisisi BTN Syariah.
Nixon menyebut ada empat aspek utama dalam proses due diligence yang sedang berlangsung. Pertama, terkait dengan portofolio keuangan. Kedua, berkaitan dengan masalah hukum, termasuk kontrak dan perjanjian.
Ketiga, terkait dengan teknologi bank, dengan penekanan pada perlunya menilai kapabilitas teknologinya. Keempat, terkait kesiapan sumber daya manusia. Mengenai nilai transaksi, Nixon tidak dapat menyebutkan sebab proses due diligence masih berlangsung.
"Tapi kita masih mengerucut ke satu target objek ini dulu dan mudah-mudahan kami fokuskan di sini saja."
Namun, ia menyebut proses merger tersebut belum diterangkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK).
Aset BTN Syariah Tembus Rp 54,3 Triliun
Dari sisi kinerja, BTN Syariah terus melesat di tengah kabar merger dengan Bank Muamalat. Nixon Napitupulu mengatakan sepanjang tahun 2023 BTN Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp 702,3 miliar. Jumlah tersebut terbang 110,5% dibandingkan perolehan laba bersih tahun sebelumnya sebesar Rp 333,6 miliar pada 2022.
Adapun kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh meningkatnya penyaluran pembiayaan BTN Syariah sebesar 17,4% menjadi Rp 37,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 31,6 triliun.
Kinerja gemilang dari sisi penyaluran pembiayaan dan perolehan DPK tersebut, telah membuat posisi aset BTN syariah melonjak 19,79% menjadi Rp 54,3 triliun pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 45,3 triliun. Peningkatan tersebut juga seiring pada Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN syariah yang melesat 20,7% menjadi Rp 41,8 triliun pada tahun 2023 dan tahun 2022 tercatat membukukan Rp 34,64 triliun.
“Kenaikan aset BTN Syariah yang sudah lebih dari Rp 50 triliun ini, perseroan wajib untuk spin off BTN Syariah dan mendirikan BUS yang akan dilaksankan tahun ini,” pungkas Nixon.