Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mempercepat penyerapan anggaran. Direktur Jenderal Anggaran Askolani menyebut instruksi presiden tersebut dikelurkan guna menahan perlambatan ekonomi di tengah kekhawatiran virus corona.
"Betul. Untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional," ucap Askolani kepada Katadata.co.id, Kamis (12/3).
Dalam Surat Sekretaris Kabinet yang diterima Katadata.co.id, para menteri dan kepala lembaga diimbau untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga dan daerah terutama pada kuartal I dan II 2020. Realisasi anggaran belanja diminta paling sedikit sebesar rencana penarikan dana per kuartal, khususnya belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial.
(Baca: Sri Mulyani Bebaskan Pajak Penghasilan Karyawan Selama 6 Bulan)
Percepatan ketiga jenis belanja tersebut dapat dilakukan melalui percepatan pelaksanaan lelang pada akhir Februari, penandatanganan kontrak untuk seluruh pekerjaan yang telah selesai lelang dan percepatan pelaksanaan kegiatannya, dan percepatan proses pembayaran kontrak untuk pekerjaan yang telah melewati termin jatuh tempo.
Jokowi melalui surat tersebut meminta penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintah di tempat-tempat wisata yang mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat virus corona. Penyaluran program-program perlindungan sosial, seperti PKH, BPNT, dan program-program cash for work atau program padat karya yang berdampak langsung pada masyarakat juga diminta tepat waktu.
Mantan Walikota Solo ini juga mengimbau Sri Mulyani dan Tjahjo untuk terus mendorong realisasi penyerapan anggaran daerah sesuai rencana. Daerah juga diminta segera melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), termasuk DAK Fisik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui.
(Baca: Antisipasi Corona, Pengusaha Minta Kemudahan Cicilan Utang ke Jokowi)
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri pun didorong agar memberi peringatan kepada K/L dan daerah yang realisasi anggarannya masih berada di bawah target penyerapan anggaran. "Bahkan ini juga sudah disampaikan langsung oleh presiden dalam beberapa forum kabinet di istana," ujar Askolani.
Ekonom Senior Faisal Basri menjelaskan, percepatan belanja pemerintah dapat mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi di tengah kekhawatiran virus corona. "Ini supaya tidak terjun bebas ekonomi kita," ujar Faisal saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/3).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kebijakan percepatan penyerapan anggaran tak menjamin perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih tinggi. "Ini mengurangi tekanan saja, bukan berarti kita bisa tumbuh lebih tinggi dari 4,7% tahun ini," katanya.