Bukan Hanya Kantong Plastik, Botol Plastik Juga Akan Dikenakan Cukai

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Pekerja memilah sampah botol plastik bekas minuman yang akan diolah di kawasan Badung.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Martha Ruth Thertina
19/2/2020, 16.25 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui pengenaan cukai untuk produk plastik. Namun, detail produk plastik yang menjadi obyek cukai dan tarifnya masih akan dikaji dan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

"Dengan demikian kami setujui," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto sambil mengetok palu dalam rapat kerja bersama Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/2). Dalam rapat kerja tersebut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebelumnya, obyek cukai yang direncanakan pemerintah adalah kantong plastik atau kresek. Namun, anggota dewan mengusulkan agar pemerintah juga menerapkan cukai untuk produk plastik lainnya seperti botol plastik. Maka itu, persetujuan pun diberikan untuk produk plastik.

(Baca: Ada Omnibus Law, Penetapan Objek Kena Cukai Tak Perlu Izin DPR)

Adapun Sri Mulyani memaparkan rencana tarif cukai kantong plastik yaitu Rp 200 per lembar. Saat ini harga plastik berbayar yang biasa tersedia di toko ritel sekitar Rp 200 per lembar. Dengan adanya cukai, maka masyarakat harus membayar sekitar Rp 450 - 500 per lembar.

"Kami usulkan tarif cukainya Rp 200 per lembar atau Rp 30 ribu per kilogram agar masyarakat tidak kaget," kata dia. Cukai berlaku untuk kantong plastik yang memiliki ketebalan di bawah 75 mikron, namun tidak berlaku untuk barang ekspor, rusak, dan non-pabriksi.

Setelah adanya keputusan DPR bahwa cukai untuk produk plastik, Sri Mulyani menyatakan akan melakukan pengkajian ulang kebijakan. Pemerintah, kata dia, akan sebisa mungkin merancang agar kebijakan tak membebani. Apalagi, perekonomian dalam negeri sedang dalam kondisi pelemahan.

(Baca: Produk Penghasil Gas CO2 dan Pemicu Penyakit Bakal Dikenakan Cukai)

"Sehingga harus dilihat waktunya, sisi berapa tarifnya dan produk apa saja yang terkena, nanti kami akan kaji secara hati-hati dan akan dibahas lagi," ucap dia.

Selain menyetujui pengenaan cukai produk plastik, DPR meminta pemerintah menyusun road map perluasan barang kena cukai lainnya. Barang tersebut seperti minuman berpemanis dan emisi kendaraan bermotor.