Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Melambat Hingga 2022

Katadata | Arief Kamaludin
Ilustrasi. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan melambat hingga di bawah 5%.
Penulis: Agustiyanti
6/9/2019, 15.59 WIB

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan akan melambat di bawah 5% dan diproyeksi terus tergerus hingga 2022 mendatang.

Berdasarkan paparan Bank Dunia bertajuk Global Economic Risk and Implications for Indonesia yang diterima Katadata.co.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan hanya akan tumbuh 4,9%. Sementara pada 2022, angkanya hanya akan mencapai 4,6%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut jauh dari proyeksi pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diproyeksi mencapai 5,3%. Pemerintah bahkan mematok target pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) pada 2022 berkisar antara 5,4-5,9%.

(Baca: Perang Dagang, Tiongkok dan AS Sepakat Negosiasi Lagi pada Oktober)

Menurut Bank Dunia, perekonomian Indonesia akan terus melambat akibat produktivitas yang rendah dan melambatnya pertumbuhan tenaga kerja. Perlambatan ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang akan mempengaruhi harga komoditas akan semakin melukai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Berdasarkan catatan lembaga multilateral itu, dampak penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0,3%. Sementara pada resesi global pada 2009, pertumbuhan ekonomi global yang turun 6,2% sejak 2007 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat 1,7%.

Menanggapi proyeki Bank Dunia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan menjaga perekonomian Indonesia yang sehat dan tetap stabil. Salah satunya, dilakukan dengan menyederhanakan kebijakan guna mendorong investasi yang dapat meningkatkan perekonomian.

(Baca: Riset Bank Dunia soal Investasi yang Memicu Kekesalan Jokowi)

"Kami harus menghilangkan semua peraturan yang menyebabkan cost of doing business-nya menjadi mahal dan panjang bertele-tele dan juga akan mengeluarkan peraturan perpajakan seperti yang kemarin disampaikan di kabinet. Dalam rangka apa? Ini di dalam rangka untuk menciptakan suatu lingkungan ekonomi ramah investor," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9).

Pemerintah, menurut dia, juga kan terus melakukan perbaikan pada sektor pembangunan seperti kemiskinan, hingga infrastruktur sehingga Indonesia dapat menjadi negara tujuan investasi.

Reporter: Agatha Olivia Victoria