Riset Bank Dunia soal Investasi yang Memicu Kekesalan Jokowi

Penulis: Sorta Tobing

5/9/2019, 18.28 WIB

Presiden Jokowi kesal karena investasi asing tak kunjung banyak masuk ke Indonesia. Bank Dunia menilai insentif pajak tak dapat memperbaiki masalah ini.

Telaah-Investasi
123RF.com/Bakhtiar Zein
Presiden Jokowi kesal karena dari 33 perusahaan merelokasi bisnisnya dari Tiongkok, tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa menutupi rasa kesalnya. Indonesia kalah dalam menarik investasi asing dari Tiongkok dan Jepang.

Ia mengutip data dari Bank Dunia bulan ini. Pada Juni sampai Agustus 2019, dari 33 perusahaan Cina yang merelokasi pabrik, sebanyak 23 perusahaan beralih ke Vietnam. Sisanya ke Malaysia, Thailand, serta Kamboja.

“Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong digarisbawahi. Hati-hati berarti kita punya persoalan yang harus diselesaikan,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).

Kondisi serupa juga terjadi pada 2017. Ketika itu banyak perusahaan Jepang merelokasi pabriknya. Mayoritas, sebanyak 73 perusahaan, memilih ke Vietnam. Sisanya, yaitu 42 perusahaan ke Thailand, 11 perusahaan ke Filipina, dan hanya 10 ke Indonesia.

Jokowi mengatakan sepinya minat asing ke Indonesia karena proses perizinan yang berbelit-belit. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun. Sementara, Vietnam dapat menyelesaikan hal serupa dalam hitungan bulan. “Sekali lagi, masalah itu ada di internal kita sendiri,” ucapnya.

Karena itu, dalam sepekan ini pemerintah akan mencari solusi bagaimana cara menyederhanakan aturan yang memperlambat investasi tersebut. Penyederhanaan regulasi adalah kunci.

Kalau melihat angka-angka tersebut Presiden memang patut jengkel. Apalagi ini bukan pertama kalinya ia mengangkat isu soal kemudahan investasi. Banyak investor datang tapi -- mengutip istilah yang biasa Jokowi pakai -- tidak ada yang menetas. Perizinannya ruwet, ruwet, dan ruwet.

(Baca: Investor Asing Enggan Masuk, Jokowi Perintahkan Para Menteri Berbenah)

Hasil riset Bank Dunia berjudul Global Economic Risks and Implications for Indonesia menyebut, investor Tiongkok enggan masuk ke sini karena terlalu berisiko. Sementara, negara Asia Tenggara lainnya lebih membuka pintu bagi mereka.

Sebagai contoh, menurut laporan itu, Zona Perdagangan Bebas di Batam seharusnya membebaskan bea masuk untuk produk impor yang berguna bagi barang ekspor. Tapi pada praktiknya hal ini tidak terjadi.

Lalu, untuk mengurus surat rekomendasi Kementerian Perindustrian soal impor membutuhkan waktu tiga sampai enam bulan. Padahal, targetnya surat itu keluar dalam lima hari.

Ada juga aturan yang memberatkan investor asing. Misalnya, sejak 2016 Kementerian Perindustrian mewajibkan importir tabung baja dan casing (untuk eksplorasi minyak dan tambang) mendapat surat dari setiap produsen dalam negeri. Isi suratnya menyatakan produsen domestik tidak dapat memasok produk tersebut.

(Baca: Daftar Kendala Bisnis Menurut Pengusaha, dari Perizinan sampai Listrik)

“Insentif pajak atau tax holiday tidak dapat memperbaiki masalah ini dan membuat Indonesia memiliki daya saing internasional dalam industri otomotif, tekstil, elektronik, farmasi, dan manufaktur lainnya,” tulis riset Bank Dunia.

Yang diperlukan adalah sebuah kejutan untuk para investor. Caranya, dengan reformasi besar-besaran dalam menciptakan kredibilitas dan iklim yang terbuka untuk bisnis. Selain itu, perlu pula kepastian dan kepatuhan aturan yang sejalan dengan kebijakan Presiden.

Bank dunia
 Presiden Jokowi kesal investasi asing lebih banyak lari ke Vietnam ketimbang Indonesia. Menurut riset Bank Dunia, investor enggan masuk ke negara ini karena regulasi yang tak sinkron dan berbelit-belit. (Katadata | Arief Kamaludin)

Mengapa Investasi Asing Penting Bagi Indonesia?

Bank Dunia menyebut perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok saat ini tak hanya membuat ekonomi global melambat, tapi juga memicu resesi. Eskalasi ketegangan kedua negara akan meningkat seiring rencana Presiden AS Donald Trump menaikkan lagi bea masuk untuk produk Cina.

Kondisi global juga dilingkupi ketidakpastian. Dari soal Brexit, tensi dagang Jepang-Korea Selatan, protes di Hong Kong, sanksi Iran, krisis ekonomi di Argentina, hingga ketegangan India-Kashmir.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan ikut melorot. Apalagi, negara ini bergantung dengan ekspor barang tambang. Di saat terjadi krisis, harga komoditas tambang cenderung turun karena melemahnya permintaan.

Bank Dunia menghitung kalau pertumbuhan AS dan Tiongkok melemah 1%, maka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia bisa turun 0,3%.

Ekonomi Indonesia rentan terhadap badai krisis. Pasalnya, pembiayaan defisit transaksi berjalan (CAD) saat ini mayoritas berasal dari investasi portofolio. Sifat investasi tersebut jangka pendek. Investor bisa saja dalam sekejap menarik uangnya kalau terjadi masalah.

(Baca: Darmin Yakin Defisit Transaksi CAD di Bawah 3% dengan Hilirisasi Industri)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha