Pemerintah Pikat Investor di Forum IMF-World Bank
Pemerintah memanfaatkan Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF-Bank Dunia 2018 untuk menggaet investor. Pemerintah mengkaji skema pembiayaan infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), salah satunya kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembiayaan infrastruktur memiliki dua risiko yakni karena bersifat jangka panjang dan terkait dengan volatilitas mata uang. "Biasanya kami mengundang pembiayaan dari luar (anggaran pemerintah) untuk membiayai infrastruktur," kata dia di Hotel Conrad, Bali, Selasa (9/10).
Karena sifatnya jangka panjang, maka investor baru bisa menikmati hasilnya dalam beberapa tahun setelah infrastruktur terbangun. Sementara, pergerakan nilai tukar rupiah bisa memengaruhi besar kecilnya beban yang harus ditanggung si peminjam, terutama jika pinjaman berdenominasi valutas asing (valas). "Risiko tradisional ini harus diatasi," ujarnya.
Maka dari itu, pemerintah menerapkan skema KPBU untuk meminimalisir risiko pembiayaan infrastruktur tersebut. Bentuknya pun bermacam-macam, ada yang dengan dijamin oleh pemerintah; dukungan kelayakan proyek atau viability gap fund (VGF); ketersediaan layanan (availability payment); dan, dukungan sebagian dari pemerintah.
(Baca juga: Bos IMF: Ekonomi Indonesia Dikelola Baik, Tak Perlu Diberi Utang)
Ada juga skema pembiayaan seperti seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), Obligasi Pemerintah Daerah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Komodo Bond. Lalu yang terbaru, pemerintah tengah mengkaji Skema Konsesi Terbatas atau Limited Concession Scheme (LCS).
"Kita hidup di era yang bunganya tidak rendah dalam waktu lama. Ini mengapa kami berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan bagaimana bisa berkolaborasi untuk membuat skema pembiayaan baru untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan ada tiga risiko pembiayaan infrastruktur yaitu nilai tukar, suku bunga, dan likuiditas pasar. Ia memastikan, pergerakan nilai tukar rupiah akan sesuai dengan fundamental ekonomi Indonesia. "BI juga akan selalu hadir di pasar," kata dia.
Di satu sisi, ia memastikan pihak swasta terhindar dari risiko berlebih akibat penguatan dolar Amerika Serikat (AS). Caranya, BI merilis kebijakan terkait Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Instrumen bisa menjadi alternatif bagi bank dengan nasabah atau pihak lain untuk melakukan lindung nilai (hedging) atas risiko nilai tukar.
Terkait suku bunga acuan (BI 7Days Repo Rate), BI menyiapkan berbagai kebijakan. Di antaranya BI meluncurkan Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) pada Agustus lalu. IndONIA merupakan suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) overnight, yang menggantikan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) overnight.
"Kami kebut overnight index swap, agar IndONIA overnight bisa untuk referensi (instrumen investasi tenor) 3-6 bulan. Kami juga kembangkan interest rate swap, supaya investor bisa mengatur risikonya," ujarnya.
(Baca juga: Sri Mulyani Bawa Isu Perlindungan Terumbu Karang ke Pertemuan IMF)
Untuk mengatasi risiko likuiditas, BI bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan likuiditas di perbankan dan pasar cukup. Caranya, dengan menyediakan instrumen investasi jangka panjang sebagai jaminan (underlying) atas transaksi jangka pendek. "Maka, kami kembangkan repo," kata dia. Repo atau Repurchase Agreement adalah perjanjian pinjaman dana dengan agunan saham atau surat utang.
Ketua OJK Wimboh Santoso menambahkan, mengandalkan bank saja tak akan cukup untuk membiayai infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, pemerintah membuat skema pembiayaan lain untuk membangun infrastruktur.
Selain itu, pemerintah menjamin adanya transparansi dan efisiensi dalam mencari pendanaan lewat pasar saham. "Kami ciptakan costumer based, khususnya retail (investor individu) dan integritas harganya supaya tidak digoreng-goreng (harga sahamnya)," katanya.