Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada tahun fiskal 2019 dari enam kementerian/lembaga terbesar ditambah badan layanan umum (BLU) mencapai Rp 103,67 triliun.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Anggaran DPR pada hari ini, Kamis (20/9). Angka total tersebut berasal dari PNBP enam kementerian/lembaga senilai Rp 55,79 triliun dan BLU Rp 47,88 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan, BLU memiliki pendapatan yang dicatat sebagai penerimaan negara. "BLU adalah instansi di lingkungan pemerintahan yang khusus memberi pelayanan, tidak dituntut mencari profit," tuturnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/9).
PNBP dari Kepolisian RI dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2019 disepakati sebesar Rp 11,79 triliun. Sebelumnya, diajukan target pendapatan sejumlah Rp 11,54 triliun yang terdiri dari PNBP lainnya Rp 9,73 triliun dan pendapatan BLU Rp 1,81 triliun.
(Baca juga: Rupiah Melemah, Pendapatan Bukan Pajak Nonmigas Bisa Capai Rp 30 T)
Asistensi Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kapolri Irjen Gatot Edi Pramono menyatakan, target penerimaan tersebut diubah karena ada kenaikan pagu anggaran kepolisian. "Semula Rp 11,54 triliun menjadi Rp 11,79 triliun karena ada kenaikan 2,2% dari pagu. Naik pada PNBP fungsi dan BLU jadi total kenaikan Rp 250 miliar," ujarnya.
Selain Kepolisian RI terdapat enam kementerian/lembaga dengan target PNBP terbesar, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 19,17 triliun (terdiri dari PNBP lainnya Rp 2 triliun dan pendapatan BLU Rp 6 triliun); Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Rp 10,42 triliun (PNBP lainnya Rp 2,51 triliun dan pendapatan BLU Rp 7,91 triliun); serta Kementerian Perhubungan Rp 8,6 triliun (PNBP lainnya Rp 7,08 triliun dan BLU Rp 1,57 triliun).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dipatok sebesar Rp 2,36 triliun sedangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditargetkan sebanyak Rp 3,4 triliun.