Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyalahkan Pemerintah Daerah Papua atas angka penduduk miskin yang naik pada survei kemiskinan Maret lalu. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemda Papua cenderung kurang menjadikan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas.
Dari data Bappenas, angka kemiskinan di Provinsi Papua Maret 2018 mencapai 27,7 persen atau naik dari periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 27,6 persen. Bambang mengatakan permasalahan kemiskinan provinsi tersebut tidak hanya dapat diselesaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu kejadiannya adalah yang sempat terjadi di Asmat, di mana upaya pemda mengurangi kemiskinan minim.
"Jadi tidak bisa semata-mata Presiden (Joko Widodo) ke sana dengan usulan proyek kementerian. Tapi harus muncul inisiatif lokal," kata Bambang saat berbincang di kantornya, Jakarta, Kamis (19/7). (Baca: Terima Dana Rp 81,7 Triliun dari Pusat, Maluku dan Papua Masih Miskin)
Bambang juga mengatakan persoalan konektivitas menjadi salah satu penyebab kemiskinan Papua gagal diturunkan. Ini membuat penduduk yang berada di wilayah pedalaman sulit untuk dijangkau pemerintah. Beberapa suku di pedalaman belum bisa atau belum mau dijangkau pemerintah.
Oleh sebab itu, Bambang mengatakan bahwa penguatan tiga hal yakni pendidikan, kesehatan, dan pendidikan, akan menjadi prioritas pemerintah pusat di Papua. Salah satu di antaranya adalah membuat Sekolah Menentah Atas (SMA) tinggal di asrama agar murid dapat mengakses pendidikan dengan mudah.
"Kami inginnya kalau bisa (angka kemiskinan) di bawah 20 persen, tapi kami mengerti bahwa itu tidak mudah," katanya. (Baca juga: Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Fokus Tiga Masalah Ekonomi)
Selain Papua, daerah lain dengan angka kemiskinan yang naik yakni Kepulauan Riau dari 6 persen menjadi 6,2 persen, Bangka Belitung dari 5,2 jadi 5,25 persen. Terakhir adalah Provinsi Maluku Utara yang angka kemiskinan pada Maret lalu mencapai 6,6 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,3 persen.