Masuk Tahun Politik, Jokowi Minta Menteri Fokus Tiga Masalah Ekonomi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Kabinet Kerja untuk fokus dalam tiga hal di bidang ekonomi dalam memasuki tahun politik 2018. Tiga hal yang dimaksud adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan, serta mengurangi kemiskinan.
Menurutnya apa yang telah dikerjakan tahun 2017 lalu harus diperbaiki pada tahun ini. "Walau tahun politik, saya ulangi agar (Menteri) fokus untuk itu (tiga hal)," ujarnya dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Rabu (3/1).
Jokowi mengatakan dari sisi perekonomian, kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia saat ini sudah semakin membaik. Ini lantaran pemerintah telah mereformasi perizinan dan perbaikan berusaha. (Baca: Belum Puas Peringkat Utang RI dari Fitch, Sri Mulyani: Masih Bisa AAA)
Dia menganggap pemerintahannya secara konsisten menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini juga menjadi salah satu alasan membaiknya peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional. Presiden mengingatkan ketahanan ekonomi ini harus tetap terus ditingkatkan.
Dalam penanggulangan ketimpangan dan kemiskinan, Jokowi mengaku baru menerima laporan survei Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September lalu turun 0,52 persen dari Maret 2017, menjadi 10,27 persen. Bahkan persentasenya lebih rendah dari dua tahun sebelumnya.
Namun indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di perkotaan dan pedesaan tetap harus ditanggulangi. "Oleh sebab itu stabilitas harga bahan pokok harus dijaga," ujarnya. (Baca: Januari 2018, Kementerian PUPR Mulai Proyek Irigasi Padat Karya)
Langkah lain mengatasi ketimpangan adalah program cash for work, baik melalui dana desa maupun program padat karya tunai di Kementerian dan Lembaga yang harus segera dieksekui. Dirinya juga diberitahu Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa 20 persen anggaran dana desa dapat dicairkan bulan ini.
Terakhir, Jokowi ingin tahun 2018 juga difokuskan untuk meningkatkan investasi Sumber Daya Manusia (SDM). Ini mengingat 60 persen penduduk Indonesia berusia muda dan bonus demografi harus jadi kekuatan. "Keterampilan di sekolah vokasi harus benar-benar tersambung di dunia kerja," kata Presiden.
(Baca: Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bakal Seleksi Industri Prioritas)
