Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyatakan tidak bisa menghindari pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi sejak 2013 hingga hari ini. Ada sejumlah permasalahan yang perlu diselesaikan bersama antara seluruh pihak, terutama pemerintah.
Salah satu masalah yang disebutnya krusial adalah defisit transaksi berjalan yang disumbangkan defisit dari impor perdagangan yang besar. "Saya tidak bisa menghindar, karena ada defisit transaksi berjalan," kata Agus saat rapat kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5).
Agus menyatakan defisit transaksi berjalan sempat mencapai US$ 29 miliar. Defisit ini sudah mampu ditekan hingga menjadi US$ 17 miliar. Namun dia memprediksi akan ada lompatan angka defisit pada tahun ini yakni mencapai US$ 23 miliar dan akan berdampak pada rupiah.
(Baca: Rupiah Anjlok, Gubernur BI: Ekonomi 2018 Lebih Kuat dari 1998 dan 2008)
Selain perbaikan di sisi ekspor, Agus meminta pemerintah mengerjakan empat hal. Keempatnya adalah perbaikan infrastruktur, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), perbaikan birokrasi pemerintah, serta inovasi yang harus terus dikembngkangkan terus dijalankan.
Dia juga menyoroti dangkalnya instrumen pembiayaan pembangunan saat ini. Pembiayaan masih mengandalkan pinjaman perbankan, padahal tenornya paling lama hanya 7 hingga 10 tahun. Di samping itu, investor asing tidak mau masuk surat utang korporasi dan cenderung berinvestasi lewat Surat Utang Negaa (SUN).
"Sampai sekarang masih ada dana pensiun dan asuransi macet tagihannya, lantaran korporasi banyak wanprestasi tidak bayar kupon (utangnya)," kata dia. (Baca juga: Kurs Rupiah Tembus 14.200 per Dolar AS, Ini Tiga Penyebabnya)
Pernyataan Agus ini menjawab pertanyaan beberapa anggota Komisi XI DPR RI soal nilai tukar. Salah satu Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun sempat menyindir Agus karena saat dirinya mulai menjabat pada 2013 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya Rp 9.700 namun sekarang mencapai Rp 14.180 per dolar AS.
Selain pemaparan hasil kinerja selama lima tahun ke belakang, DPR meminta Agus menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah. "Kami ingin tahu langkah dilakukan BI dalam menjaga nilai tukar," kata dia.