Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan mulai mencairkan dana desa dengan skema cash for work atau secara tunai untuk program padat karya di 1.000 desa prioritas. Untuk tahap awal, telah dipilih 100 desa di 10 kabupaten.
Kesepuluh kabupaten tersebut merupakan wilayah yang terbanyak mengalami persoalan kekerdilan (stunting) akibat gizi buruk kronis. Kabupaten yang dimaksud yaitu Lampung Tengah, Rokanhulu, Cianjur, Brebes, Pemalang, Lombok Tengah, Ketapang, Gorontalo, Maluku Tengah dan Lanny jaya.
"(Kami prioritaskan) terutama yang stunting-nya tinggi karena itu artinya kemiskinannya parah. Itu yang kami coba perbaiki dulu," kata Bambang saat Konferensi pers bertajuk 'membedah angka kemiskinan dan kesejangan: release data terkini BPS' di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1). (Baca: Paket Dana Tunai buat Pekerja Desa Dipercepat untuk Kerek Daya Beli)
Dana tunai akan dikucurkan untuk upah pekerja pada berbagai kegiatan swakelola desa. Kegiatan yang dimaksud yakni proyek terkait embung, jalan, jembatan, irigasi, Polindes, PAUD, dan pasar desa. Upah yang diberikan di bawah upah buruh tani yakni Rp 50.000 per hari dan minimal 30% dari nilai pekerjaan fisik.
Adapun pelaksanaan kegiatan disyaratkan tidak memerlukan alat berat dan bentuk kegiatannya bisa berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan. Kemudian, kegiatan tidak dilaksanakan bersamaan dengan masa panen, pekerjaannya berkelanjutan selama setahun, serta mengoptimalkan peran pendamping desa.
Dalam hitungan pemerintah, skema cash for work bisa meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp 108-584 juta per desa dan Rp 5,7-12,2 triliun secara nasional. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo menjelaskan peningkatan itu terjadi karena bakal ada penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 5,8-11,8 juta orang. Alhasil, pendapatan masyarakat bakal naik.
Pendapatan masyarakat diperkirakan bisa naik Rp 154-835 juta per desa. "Pendapatan masyarakat secara nasional juga akan meningkat Rp 8,2-17,5 triliun," kata Boediarso. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin bakal turun 355 ribu jiwa. (Baca juga: Penduduk Miskin Berkurang 1,19 Juta Orang, Terbanyak dalam 7 Tahun)