Pemerintah berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) dengan total neto Rp 414,17 triliun untuk membiayai anggaran tahun depan. Kementerian Keuangan bakal mengandalkan penerbitan SBN dengan skema public offering untuk menjangkau lebih banyak investor. Skema ini juga akan dipakai untuk penerbitan SBN berdenominasi valuta asing (valas).
“Kami berencana memanfaatkan window yang terbuka secara baik. Kami juga mempersiapkan penerbitan SBN yang bisa menjangkau lebih banyak investor (public offering scheme) sehingga kebutuhan pembiayaan bisa terpenuhi,” kata Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Scenaider Siahaan kepada Katadata, Rabu (13/9).
Strategi ini diambil lantaran DJPPR Kemenkeu melihat masih adanya tantangan global, terutama terkait rencana bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan bunga dananya dan mengurangi neracanya. Di sisi lain, kemungkinan bank sentral Eropa (European Central Bank/ECB) mengurangi stimulus moneternya.
Kondisi tersebut bisa menyebabkan kenaikan tingkat bunga dan gejolak (volatilitas) global. Maka itu, skema public offering dinilai tepat. “Sifatnya public offering yang bisa menjangkau investor sebanyak-banyaknya. Bukan penawaran terbatas kepada beberapa investor tertentu (private placement) saja,” ucapnya. (Baca juga: Berkah Level Layak Investasi, Pemerintah Hemat Bunga Utang Rp 6 T)
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakpahan menjelaskan, mayoritas SBN yang diterbitkan tahun depan berdenominasi rupiah yaitu sekitar 70-80%. Sisanya, diterbitkan dalam valas yaitu yen, euro, dan dolar AS.
“Yang SBN valas akan diterbitkan di pasar global maupun domestik dengan variasi tenor. Ini juga upaya kami melakukan diversifikasi surat utang. Ini juga merupakan lindung nilai secara natural (natural hedging) atas utang valas yang jatuh tempo,” kata dia. (Baca juga: Penerbitan Surat Utang Daerah Terkendala Perizinan yang Rumit)