RAPBN 2018, Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi

Selain itu, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga miskin sebesar Rp 25,5 triliun; bantuan pangan Rp 13,5 triliun; bidik misi Rp 4,1 triliun; serta dana desa Rp 60 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, pupuk, subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat (KUR) dan perumahan, serta pelayanan publik. “Tujuannya untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat,” ujar Jokowi.

Dalam RAPBN 2018, anggaran subsidi energi mencapai Rp 103,4 triliun, meningkat 15,4% dibandingkan alokasi tahun ini. Sedangkan subsidi nonenergi direncanakan sebesar Rp 69 triliun atau turun 12,6% dibandingkan tahun ini.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kenaikan subsidi energi ini karena pemerintah ingin menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi yang ditargetkan 3,5%. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga dapat tumbuh di atas 5% yang berujung pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,4%.

Namun, Analis Mira Asset Sekuritas Franky Rivan menduga bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meningkatkan subsidi energi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilpres 2019. Dugaan itu berdasarkan kajiannya sejak tahun 2005, dimana anggaran subsidi cenderung meningkat pada tahun-tahun menjelang pemilu.

Contohnya, pada saat Susilo Bambang Yudhoyono hendak mencalonkan diri lagi sebagai Presiden dalam Pilpres tahun 2009. Setahun sebelumnya, anggaran subsidi melonjak 91% secara tahunan menjadi Rp 223 triliun pada 2008.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Hendrawan Supratikno tidak mempersoalkan kenaikan anggaran subsidi tahun depan. "Ini kan (subsidi naik) untuk masyarakat, supaya makmur. Kalau (anggaran) infrastruktur serahkan saja ke swasta dan BUMN," katanya.