Rilis Kebijakan Pemerataan Ekonomi, Jokowi Bagi-Bagi Tanah di Boyolali

Setelah itu, Presiden menuju Alun-Alun Kabupaten Boyolali untuk meresmikan Peluncuran Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Reforma Agraria. Turut mendampingi Presiden antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Pemerataan ekonomi dan menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan memang merupakan sasaran khusus yang ingin dicapai pemerintah tahun ini. Dalam rapat kabinet paripurna perdana di awal tahun ini, Jokowi menekankan bahwa mulai awal 2017 ini pemerintah akan fokus pada pemerataan.

"Saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan fokus kita kepada pemerataan. Meskipun kita tahu bahwa angka gini ratio kita sedikit membaik, tetapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi," kata Jokowi.

(Baca: Berantas Ketimpangan Ekonomi, Jokowi Siapkan 10 Kebijakan)

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan (gini ratio) masyarakat Indonesia per Maret 2016 sebesar 0,397. Meski angkanya menurun dibandingkan enam bulan sebelumnya, ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah. Pada 2019 mendatang, pemerintah menargetkan nisbah gini turun hingga 0,36.

Darmin sempat menyampaikan terdapat tiga sasaran utama dalam paket kebijakan tersebut. Ketiganya adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), reforma agraria, hingga kesempatan dalam bidang ekonomi seperti lapangan pekerjaan.

Peningkatan SDM akan dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasional dengan melibatkan pengusaha. Sedangkan reforma agraria berupa redistribusi aset dan sertifikasi lahan. Salah satu bentuk konkretnya adalah pembagian lahan seluas 21,7 juta hektare kepada masyarakat.