Berantas Ketimpangan Ekonomi, Jokowi Siapkan 10 Kebijakan

Pemerintah akan segera mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mencapai pemerataan dan keadilan ekonomi. Kebijakan tersebut meliputi 10 sektor sasaran pemerataan.

Presiden Joko Widodo mengatakan tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah pemerataan. Hal ini terlihat dari angka nisbah gini yang masih sebesar 0,39, walaupun sudah turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,41. "Jadi bukan kemakmuran satu per satu orang tapi kemakmuran bersama," katanya dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (31/1).

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Presiden telah menugaskan langsung pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan itu terdiri atas tiga pilar utama yakni kebijakan berbasis lahan, berbasis kesempatan, serta berbasis Sumber Daya Manusia (SDM).

Secara lebih detail, tiga pilar utama itu memiliki 10 kebijakan. Darmin menyatakan, pemerintah bisa saja memilih beberapa dari 10 kebijakan ini untuk dijalankan lebih cepat. "Memang sasarannya bisa dikatakan untuk pemerataan," katanya usai rapat.

(Baca: Pemerataan Pembangunan Indonesia di Bawah Malaysia dan Thailand)

Ia merinci, 10 kebijakan tersebut terdiri dari reformasi agraria di sektor pertanian, perkebunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin perkotaan, nelayan serta rumput laut. Selain itu, pajak progresif, manufaktur serta ICT, pembiayaan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta pengaturan pasar tradisional dan ritel modern.

"Lalu ada kebijakan pasar tenaga kerja, menggalakkan pendidikan vokasional, serta kewirausahaan," kata Darmin.

Ia menjelaskan, beberapa hal yang penting terkait kebijakan tersebut. Salah satunya adalah reformasi agraria untuk para petani dan sektor pangan. Pemerintah akan membantu masyarakat di sektor tersebut agar lebih berdaya.