Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru di bidang pangan. Kebijakan itu ditujukan untuk meredam inflasi akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan kemungkinan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Tahun depan kalaupun TDL akan naik, mungkin BBM juga akan (naik) karena tekanannya agak tinggi, kita ingin inflasi tidak melampaui 4 persen. Itu artinya pangan harus dijaga,” kata Menteri Darmin di kantornya, Senin 19 Desember 2016.

(Baca juga: Menko Darmin: Inflasi 2016 Diperkirakan 3 - 3,1 Persen)

Darmin menjelaskan, ada tiga komponen utama dalam penghitungan inflasi. Yang pertama adalah komponen harga yang diatur pemerintah, termasuk tarif listrik dan harga BBM. Komponen kedua merupakan harga pangan yang fluktuatif (volatile food). Sementara yang ketiga merupakan komponen harga barang dan jasa secara keseluruhan atau inflasi inti (core inflation).

Menurut Darmin, tahun ini inflasi relatif rendah karena tak banyak perubahan pada komponen harga yang diatur pemerintah. “Volatile food yang merah (harga naik) itu tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.


Laju Inflasi 2016

Hanya saja, Darmin masih enggan membeberkan strateginya untuk menstabilkan harga pangan. Yang pasti, pemerintah akan fokus pada masalah pendataan. Sebab, data yang aktual dan faktual  sangat krusial dalam pengambilan keputusan. "Kita betul-betul dalami datanya sebenarnya sekarang," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) meramalkan, rencana pemerintah mengurangi subsidi gas elpiji dan listrik pada tahun depan bakal menyulut inflasi hingga tembus 5 persen. Padahal, inflasi pada 2017 ditargetkan berada di kisaran 3 sampai 5 persen.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, inflasi masih akan sesuai target bila pemerintah hanya mencabut subsidi untuk pelanggan listrik 900 Volt Ampere (VA). Sebab, tambahan inflasi dari langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu cuma 0,95 persen. Tapi, beda soal bila pemerintah memaksakan untuk merealisasikan kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi energi lainnya.

(Baca juga: Harga Komoditas Naik, BI Optimistis Ekonomi 2016 Lebih Baik

Menurut dia, tambahan inflasi terbesar berasal dari pencabutan subsidi untuk pelanggan listrik 450 VA. Bila direalisasikan, daya beli masyarakat bakal terpengaruh dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi melambat. Karena itu, Juda meminta pemerintah mencabut subsidi listrik ini secara bertahap. "Yang 450 VA kan sekarang juga masih didata (pelanggannya). Sebaiknya rencana itu diterapkan setelah pencabutan subsidi 900 VA," ujar Juda.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution