Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati, defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilainya lebih besar dibandingkan defisit anggaran tahun ini yang diprediksi mencapai Rp 313,7 triliun atau 2,5 persen dari PDB.
Kenaikan defisit tahun depan lebih disebabkan oleh pendapatan negara lebih rendah dibandingkan tahun ini. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, pendapatan negara ditetapkan Rp 1.786,2 triliun, sedangkan dalam Rancangan APBN 2017 turun menjadi Rp 1.750,3 triliun. Sedangkan belanja negara tahun depan juga turun dari 2.082,9 triliun menjadi Rp 2.080,5 triliun. (Baca juga: Darmin Minta Masyarakat Tak Pesimistis Tatap Ekonomi 2017)
“Kami sepakati angka (defisit anggaran) ini bersama," kata Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir, saat mengakhiri rapat bersama dengan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (29/9).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, pendapatan negara tahun depan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.498,8 triliun. Jumlahnya lebih rendah 2,6 persen dari target penerimaan pajak dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.539,2 triliun. Namun, target penerimaan pajak 2017 itu masih lebih besar kalau dibandingkan dengan prediksi realisasi penerimaan pajak tahun ini berdasarkan hitungan Sri Mulyani sebesar Rp 1.320 triliun.
Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun depan ditargetkan Rp 250 triliun. Jumlahnya lebih tinggi dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 245,1 triliun, dan hibah Rp 2 triliun. (Baca juga: Hingga September, Penerimaan Pajak Baru Rp 706 Triliun)
Adapun belanja negara dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.314 triliun. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp 266,4 triliun. "Angka itu terdiri dari transfer daerah Rp 206,4 triliun ditambah Rp 60 triliun dana desa," kata Sri Mulyani.
Di luar itu, ada juga anggaran pendidikan dan kesehatan yang sudah diplot sesuai amanat Undang-Undang yakni sebesar 20 persen dan 5 persen. Pemerintah, menurut Sri Mulyani, menyiapkan Rp 416,1 triliun untuk anggaran pendidikan dan sebesar Rp 104 triliun untuk anggaran kesehatan.
Dalam rapat Banggar dengan pemerintah itu juga disepakati asumsi makroekonomi sementara. Kahar memaparkan, pertumbuhan ekonomi 2017 ditargetkan 5,1 persen dan inflasi 4 persen. "Angka tersebut sesuai kesepakatan dengan Panja, dan berubah dari ketika RAPBN sebesar 5 persen," kata dia.
Lalu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dipatok 5,3 persen, nilai tukar rupiah sebesar Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat, harga minyak US$ 45 per barel, lifting minyak 815 ribu barel minyak per hari, serta lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari.