Pemerintah Godok PP Pengalihan Fungsi Anggaran ke Bappenas

Arief Kamaludin | Katadata
Kepala Bappenas Sofyan Djalil saat serah terima jabatan dengan pendahulunya, Andrinof Chaniago, di kantor Bappenas, Jakarta, Agustus 2015.
Penulis: Miftah Ardhian
Editor: Yura Syahrul
6/6/2016, 13.28 WIB

Pemerintah sedang menggodok payung hukum yang lebih besar untuk memperkuat peran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bentuknya adalah Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur kewenangan Bappenas dalam penentuan anggaran untuk program-program prioritas bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, awalnya payung hukum penguatan peran Bappenas berbentuk Instruksi Presiden (Inpres). Namun, pemerintah menilai penguatan peran tersebut membutuhkan perubahan dua PP, yaitu PP No. 40 tahun 2006 tentang perencanaan pembangunan nasional dan PP No. 90 tahun 2010 mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L).

Menurut dia, selama ini Bappenas hanya berwenang menyusun perencanaan program pembangunan prioritas nasional. Sedangkan peran penganggaran atau pengalokasian dana anggarannya berada di Kementerian Keuangan. Ke depan, pemerintah akan diberikan kewenangan menganggarkan dana bagi program-program prioritas pembangunan.  

“Selama ini area itu (perencanaan) agak kurang diurusi karena Kementerian Keuangan lebih fokus kepada penganggarannya. Sekarang, kami ingin supaya perencanaannya juga berfungsi. Itu yang kami carikan jalan keluarnya," ujar Darmin seusai rapat di kantornya, Jakarta, Senin (6/6).

(Baca: Bappenas Dapat Kewenangan Atur Alokasi Anggaran Kementerian)

Karena itu, pemerintah berencana membuat PP baru untuk memayungi peran Bappenas dalam perencanaan dan penganggaran program-program prioritas pembangunan. Namun, menurut Darmin, pemerintah masih kesulitan merumuskan peraturan itu. Penyebabnya, kalau perencanaan dan penganggaran diserahkan seluruhnya kepada Bappenas, maka Kementerian Keuangan akan merasa tugasnya diambil alih semuanya. Jadi, pemerintah harus menentukan peraturan yang tepat guna membagi tugas dua kementerian dan lembaga negara tersebut.

(Baca: Pendanaan Tanggul Raksasa Jakarta Tunggu Kajian Bappenas)

Di tempat yang sama, Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan, PP baru itu memang memuat kewenangan Bappenas untuk mengatur anggaran pembangunan nasional. Kewenangan besar itu penting karena selama ini Bappenas hanya sebatas menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). "Dulu, kalau Bappenas itu menyiapkan RKP. Sedangkan setiap anggaran dialokasikan oleh Kemenkeu,” katanya.

(Baca: Pemotongan Belanja Tak Akan Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi)

Ke depan, adanya penguatan kewenangan dalam penganggaran ini bakal membuat Bappenas lebih cepat untuk mengeksekusi program pembangunan. “Jadi sekarang, program apa yang akan dibiayai maka uang itu akan dialokasikan untuk itu.”

Sofyan mengatakan, pembahasan PP ini sudah dalam tahap finalisasi. Dengan demikian, pemerintah menargetkan sebelum Agustus mendatang, beleid tersebut sudah selesai dibahas dan segera disahkan.