Pemerintah telah merevisi asumsi besaran pertumbuhan ekonomi tahun depan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 menjadi 5,3-5,9 persen. Ini lebih rendah dari proyeksi semula yaitu sekitar 5,5-5,9 persen. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpandngan lebih optimistis dan melihat potensi perekonomian tahun depan semestinya lebih baik dari taksiran pemerintah.
Sejumlah anggota DPR menilai kemungkinan ruang ekonomi tumbuh hingga enam persen tahun depan terbuka lebar. Alasannya, Indonesia memiliki kekuatan bonus demografi dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. Hal ini semestinya menjadi andalan untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga.
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Hamka B. Kady memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai 5,5-6,1 persen. Namun, untuk bisa mencapai pertumbuhan sebesar itu membutuh komitmen dari pemerintah dalam membangun infrastruktur sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, dia menyarankan kepada pemerintah untuk memperlebar defisit anggaran. “Bisa dengan menambah pembiayaan dalam negeri. Ini untuk mendorong belanja modal,” kata Hamka saat menyampaikan tanggapan atas asumsi makro ekonomi 2017 dalam Sidang Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (26/5).
(Baca: Penerimaan Masih seret, Pemerintah Pangkas Proyeksi Ekonomi 2017)
Pandangan serupa disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Elnino M. Husein Mohi dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB. Mereka menilai target pertumbuhan ekonomi pemerintah sangat moderat. Padahal, menurut Cucun, pertumbuhan masyarakat kelas menengah masih menunjukkan perbaikan sehingga konsumsi rumah tangga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Untuk itu, pemerintah dapat memperbesar defisit anggaran. “Ini konsekuensi dari belanja yang ekspansif sehingga bukan merupakan hal tabu (memperbesar defisit). Tapi tetap harus dijaga,” ujarnya.
(Baca: Permintaan Lemah, BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi)
Berbeda dengan Anggota DPR dari Fraksi PAN Sukiman yang berpandangan, tren perlambatan ekonomi global masih akan berlanjut tahun depan sehingga masih berdampak terhadap Indonesia. Apalagi, penerimaan negara yang rendah masih akan menghantui perekonomian tahun depan. Karena itu, target pertumbuhan ekonomi 2017 yang realistis hanya 5-5,5 persen.
Menanggapi pandangan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, penerimaan negara akan mendapat sokongan dari penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) yang diharapkan bisa berlaku paruh kedua tahun ini. Dia memperkirakan, kebijakan itu akan menambah penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun.
(Baca: Pemerintah Ajukan Revisi Besaran Tarif Tax Amnesty)
Sementara dampak positif terhadap penerimaan tahun depan terlihat dari sisi peningkatan basis pajak (tax based) lantaran adanya penambahan wajib pajak baru. “Target pertumbuhan ekonomi (tahun depan) sudah mempertimbangkan tax amnesty,” kata Bambang.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemotongan anggaran belanja tidak akan mengganggu target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen. Begitu pula dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya pemotongan anggaran yang lebih besar lagi sebagai langkah efisiensi.